Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Inflasi Inhil Peringkat 4 Nasional, Wabup Yuliantini Minta Pengendalian Harga Diperkuat

Redaksi • Senin, 12 Januari 2026 | 17:30 WIB

 

Wabup Inhil Yuliantini bersama instansi terkait dan OPD saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di E-Bilik Diskominfopers Inhil, Senin (12/1/2026).
Wabup Inhil Yuliantini bersama instansi terkait dan OPD saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di E-Bilik Diskominfopers Inhil, Senin (12/1/2026).

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi keempat secara nasional.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Inhil dan dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, secara virtual di E-Bilik Diskominfopers Inhil, Senin (12/1/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, tersebut diikuti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kabupaten Inhil (Tembilahan) secara tahunan (year on year) pada Desember 2025 mencapai 6,17 persen, menempatkan Inhil di peringkat keempat nasional kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi.

Di tingkat provinsi, Riau berada di peringkat ketiga nasional dengan inflasi 4,88 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, menegaskan pentingnya langkah pengendalian yang lebih terukur dan terpadu di daerah.

"Inflasi Inhil yang berada di peringkat empat nasional ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah daerah akan terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok,"ujar Yuliantini usai mengikuti rakor.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait, guna menekan lonjakan harga komoditas strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Fokus kita adalah memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama menjelang momentum-momentum tertentu yang rawan terjadi kenaikan harga," tambahnya.

Secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat 0,64 persen (month to month), sementara inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender masing-masing berada di angka 2,92 persen, masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,66 persen dengan andil inflasi 0,48 persen.

Rakor juga mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, serta beras di berbagai daerah.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret melalui penguatan distribusi, operasi pasar, serta pengawasan harga untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. (*2)

Editor : M. Erizal
#inhil #wabup inhil #peringkat 4 nasional #inflasi