TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO)--Warga Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning masih diliputi keresahan pascainsiden ledakan hebat pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) yang terjadi pada 2 Januari 2026 lalu.
Perwakilan masyarakat mendatangi Kantor Camat Kemuning, Senin (12/1/2026), untuk menyampaikan aspirasi tertulis yang mendesak adanya tanggung jawab penuh dari pemerintah dan pihak perusahaan atas keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.
Perwakilan warga, Iroy Wahyuni, Selasa (14/1/2026) menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan pasti terkait penyebab ledakan yang menghanguskan lahan seluas sekitar 4 hingga 5 hektare tersebut. Hingga kini, ketidakpastian informasi dinilai memperburuk trauma dan kecemasan warga.
Warga mencurigai adanya keterkaitan antara aktivitas peledakan (blasting) pertambangan di sekitar lokasi dengan keberadaan jalur pipa gas.
"Kami mendesak investigasi dibuka secara transparan. Apakah ini murni kesalahan teknis atau ada dampak dari aktivitas tambang? Saat ini jarak operasional tambang sangat dekat dengan permukiman dan jalur pipa gas, bahkan ada yang kurang dari 100 meter,"ujar Iroy.
Menurutnya, hasil investigasi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna meredam spekulasi dan kepanikan. Ia mengingatkan, apabila insiden serupa kembali terjadi, risikonya bisa jauh lebih fatal.
"Bayangkan, jalur pipa gas berdekatan dengan aktivitas tambang. Kalau terjadi ledakan lagi, dampaknya sangat berbahaya bagi warga,"tegasnya.
Insiden ledakan 2 Januari lalu juga mengungkap lemahnya sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut. Warga mengisahkan kepanikan massal saat kejadian, mulai dari menceburkan diri ke sungai, berlarian ke hutan, hingga meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci yang berujung pada aksi penjarahan.
Atas dasar itu, masyarakat menuntut PT TGI segera menyusun langkah antisipasi yang jelas, termasuk edukasi evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system).
"Kami butuh jaminan keselamatan. Harus ada penjelasan soal tanda-tanda bahaya, radius aman evakuasi, serta teknis penanganan agar tidak terjadi kepanikan massal seperti kemarin," tambah Iroy.
Selain itu, warga juga mendesak pembentukan unit penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. Selama ini, akses bantuan dari ibu kota kabupaten dinilai terlalu jauh dan memakan waktu hingga tiga jam.
"Kalau menunggu bantuan dari kabupaten, yang jaraknya jauh, semuanya sudah jadi abu baru bantuan datang," keluhnya.
Keresahan serupa disampaikan Hendrianti, warga yang rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pengeboran PT BPP. Ia menyatakan keberatan keras atas rencana operasional penambangan di Blok P3 yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga dan jalur pipa gas.
"Kami minta tidak ada lagi penambangan di dekat rumah kami. Getaran dari aktivitas tambang sangat menakutkan, apalagi berdampingan dengan pipa gas yang baru saja meledak. Kami tidak ingin kejadian ini terulang,"ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Camat Kemuning R. Nurliatin menyatakan pihaknya telah menerima tuntutan masyarakat secara tertulis dan akan segera meneruskannya kepada Bupati Inhil serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
"Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, terutama dengan mendesak PT TGI agar melakukan sosialisasi intensif terkait keselamatan dan dampak psikologis pascainsiden. Keterangan resmi dari PT TGI sangat kami harapkan untuk menjawab keresahan warga,"katanya.
Meski posko pengaduan fisik sempat dibuka hingga 8 Januari lalu, Camat menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang akan diteruskan kepada pihak perusahaan.
"Negara bertanggung jawab atas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan warga. Aspirasi ini akan kami kawal," pungkasnya.(*2)
Editor : Edwar Yaman