TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Sampai saat ini APBD Indragiri Hilir (Inhil) belum disahkan. Melihat kondisi tersebut banyak respon di tengah-tengah masyatakat. Bahkan ada pihak yang dinilai membenturkan lembaga DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.
"Kita tahu bahwa DPRD dan Pemkab Inhil sedang mencari solusi terbaik terkait APBD. Maka jangan dibentur-benturkan," ungkap Ketua DPD Partai Berkarya Inhil, H Ardiansyah, Rabu (21/1/26).
Menurut, Ardiansyah, dalam pengesahan APBD perlu kehati-hatian sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari. Sebab, jika terjadi masalah, maka banyak pihak yang dirugikan. Terlebih masyarakat Inhil yang saat ini sangat membutuhkan pembangunan.
"Di sini kita tidak bicara koalisi. Tapi kita bicara pembangunan ke arah lebih baik. Jadi bukan cerita siapa melupakan siapa. Tapi hanya butuh kehati-hatian saja dalam pengesahan APBD," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, membenarkan bahwa sampai saat ini pihaknya bersama Pemkab Inhil belum melakukan pengesahan APBD 2026. Arti pengesahan APBD, ditunda hingga sampai batas waktu yang belum mereka tentukan. "Kita carikan sulusi agar semuanya berjalan dengan baik," kata Ketua DPC PKB Inhil ini.
Sekda Inhil H Tantawi Jauhari, mengatakan karena belum adanya kesepakatan bersama, membuat pengesahan APBD Inhil 206 belum bisa dilakukan. Mereka (Pemkab dan DPRD, red) fokus mencarikan sulusi. Supaya harapan masyarakat dapat terwujud.
Editor : Rinaldi