TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Sektor ekspor kelapa bulat Indonesia saat ini tengah didera ketidakpastian yang hebat. Para pelaku ekspor melaporkan terjadinya kemerosotan harga yang sangat tajam, di mana nilai jual saat ini terpangkas hingga lebih dari separuh (50%) dari harga puncaknya pada tahun lalu. Kelesuan pasar ini utamanya disebabkan oleh merosotnya permintaan dari negara tujuan utama, seperti Tiongkok. Para eksportir membeberkan bahwa situasi ini diperparah oleh banjirnya pasokan kelapa dari negara pesaing, khususnya Vietnam.
"Banyak pembari (buyer) di Tiongkok yang memilih menyetop atau memangkas volume pembelian dari Indonesia. Mereka beralih ke Vietnam karena pasokan kelapa di sana sedang melimpah dengan harga yang jauh lebih murah," beber Loleng, seorang eksportir kelapa bulat, Kamis (2/7/2026).
Loleng menambahkan bahwa penurunan serapan pasar pada semester pertama tahun 2026 ini sebenarnya adalah siklus tahunan yang lumrah. Kendati demikian, dampaknya kali ini terasa jauh lebih memukul karena harga di tingkat eksportir ikut terjun bebas menyusut iklim pasar luar negeri. Permintaan yang menyusut membuat para pembeli terus-menerus menekan harga jual.
Baca Juga: The Royal Tapestry 2026 Hadir di Living World, Tawarkan Inspirasi Pernikahan Bernuansa Nusantara
Beban para eksportir kian berat lantaran harus menghadapi tantangan dari pos pengeluaran operasional. Kenaikan biaya logistic seperti melambungnya harga sewa container membuat margin keuntungan yang didapat menjadi sangat tipis. Para pengusaha lokal pun harus memutar otak agar harga mereka tetap kompetitif melawan eksportir Vietnam.
Di sisi lain, situasi pelik ini murni disebabkan oleh dinamika global. Sejauh ini, pemerintah Indonesia sama sekali tidak menerapkan pembatasan, larangan, maupun pungutan pajak untuk ekspor kelapa bulat. Anjloknya harga kelapa global ini dialami oleh seluruh negara produsen akibat minimnya permintaan serta ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh tensi geopolitik dunia.
Loleng juga menepis kabar burung yang menyebut bahwa pihak perusahaan atau eksportir menentukan harga kelapa di tingkat petani secara sepihak. Harga sepenuhnya disetir oleh hukum penawaran dan permintaan (supply and demand) yang kendalinya dipegang oleh buyer di negara tujuan, terutama Tiongkok. Maka dari itu, eksportir tidak dapat memaksakan pengiriman barang jika tidak ada permintaan dari luar negeri. Selain pasar global, volume hasil panen di dalam negeri juga turut memengaruhi naik-turunnya harga.
Baca Juga: Gaji 13 dan TTP Belum Cair, Bupati Inhu Konsultasikan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Menyiasati kondisi pasar yang tidak menentu ini, para eksportir kini memilih langkah aman dan lebih berhati-hati. Demi mengantisipasi kerugian yang lebih membengkak, kebijakan efisiensi terpaksa diambil dengan membatasi kuota pengiriman barang.
Kini, para pelaku industri ekspor kelapa bulat nasional hanya bisa menggantungkan harapan pada pulihnya kondisi ekonomi serta daya beli pabrik-pabrik di Tiongkok dan Thailand, agar roda aktivitas ekspor bisa kembali berjalan normal.(ali)
Editor : Edwar Yaman