RENGAT (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan bahwa, salah satu penyebab jalan rusak di daerah itu, akibat truk angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan berat yang diizinkan atau Over Dimension Over Loading (Odol).
Dengan kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Inhu secara resmi bersurat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena penertiban truk Odol tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal itu Kemenhub.
Hal itu disampaikan Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (HPN) tahun 2025 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Inhu, Rabu (17/9/2025). Upacara itu diikuti Forkopimda, para pimpinan sektor transportasi, pejabat dilingkungan Pemkab Inhu.
Menurutnya, mengenai perhubungan atau transportasi terutama di Inhu ada persoalan yang paling viral dan dikeluhkan masyarakat. Dimana, persoalan itu tentang maraknya truk Odol yang melintas dalam wilayah Kabupaten Inhu.
Atas kondisi itu, ia terus melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian persoalan tersebut. "Saya diskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan, dimana kapasitas dan kewenangan serta hak kita untuk menyikapi kondisi lalu lintas truk Odol yang melintasi sepanjang wilayah Kabupaten Inhu. Jawaban Kadis, semua ada pada Pemerintah Pusat," ucap Bupati.
Dari diskusi itu, ia langsung meminta buat surat secara resmi melalui Pemerintah Daerah kepada Kemenhub. Surat tersebut dengan tujuan agar bisa segera memberikan tindakan tegas terhadap Odol yang melintasi wilayah Kabupaten Inhu yang menyebabkan banyak masalah.
Diskusi itu sambungnya, akibat dituntut dari seluruh sisi untuk menghentikan praktik-praktik truk Odol. Sementara hal itu tak semudah membalik telapak tangan. Sebab, kondisi terjadi akibat keterlanjuran yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Ia terus akan terus mencarikan solusi demi solusi, khususnya di wilayah pertambangan untuk membangun jalan alternatif yang tidak bersyarat. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memanfaatkan kondisi tersebut.
Sebagai langkah awal untuk jalan alternatif itu, ia bersama Gubernur Riau akan menandatangani MoU dengan perusahaan pertambangan untuk segera merealisasikan jalan alternatif. "Sesuai jadwal, penandatanganan itu dilaksanakan pada hari Jumat (19/9/2025)," bebernya. (kas)
Editor : M. Erizal