RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) gelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan tersebut dalam rangka mengoptimalkan standar pelayanan publik di Disdukcapil daerah itu.
FKP itu dihadiri unsur kepolisian, pihak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, IBI, Kades, mahasiswa, pemuka masyarakat dan unsur lainnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Inhu, Syaiful Bahri SSos mengatakan bahwa, pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai pondasi tertibnya suatu negara. "Dari Adminduk itu ada rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk," ucap Syaiful Bahri, Jumat (19/9/2025).
Seiring berjalannya waktu sebutnya, Disdukcapil terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk. Dimana, yang semula manual dan rumit, saat ini telah beralih ke era digital.
"Seperti, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, layanan daring (online) hingga tanda tangan elektronik (TIE) telah diterapkan untuk mempermudah masyarakat," ungkapnya.
Namun, tantangan masih saja ada. Sebagian masyarakat masih menganggap remeh tentang pentingnya dokumen kependudukan. Bahkan, juga ada kendala geografis, infrastruktur dan kesenjangan literasi digital.
Oleh karena itu, tugas semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya agar terus mengedukasi dan memastikan setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
Karena penting disadari, pelayanan Adminduk bukan sekedar proses birokrasi, melainkan wujud kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu.
"Semoga melalui forum konsultasi publik ini, secara bersama-sama menyebarkan informasi tentang Adminduk kepada keluarga, tetangga dan masyarakat luas agar kesadaran pentingnya Adminduk semakin meningkat," harap Syaiful Bahri.