RENGAT (RIAUPOS.CO) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tanda tangani kerja sama. Dimana, kesepakatan yang dituangkan dalam MoU tersebut bertujuan untuk pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung peningkatan layanan publik di sektor kesehatan.
Penandatanganan tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Disdukcapil Inhu, Syaiful Bahri S.Sos dan Plt Kepala Dinkes Inhu, Sandra SKM MKM pada Rabu (22/10/2025). Pada saat penandatanganan itu juga dihadiri para pejabat struktural dari kedua instansi, serta perwakilan bidang yang menangani pengelolaan data dan sistem informasi.
Kegiatan itu juga menjadi bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Bahkan, melalui sinergi antara Disdukcapil dan Dinkes tersebut sebagai upaya agar seluruh data pelayanan publik di Kabupaten Inhu dapat saling terhubung, terverifikasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Disdukcapil Inhu, Syaiful Bahri S.Sos pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, kerja sama itu bertujuan untuk memperkuat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan yang bersumber dari Disdukcapil dalam sistem informasi kesehatan.
"Dengan adanya pemanfaatan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Dinkes dapat melakukan validasi data penerima layanan kesehatan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta berbagai program kesehatan masyarakat dengan lebih akurat dan efisien," ujar Syaiful Bahri.
Syaiful Bahri juga menyampaikan bahwa, kerja sama lintas sektor itu merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan membantu Dinkes dalam memastikan data penerima layanan benar-benar valid. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Inhu, Sandra SKM MKM menyampaikan apresiasinya atas dukungan Disdukcapil dalam penguatan data kesehatan daerah.
“Data kependudukan yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kesehatan seperti penanganan stunting, imunisasi dan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ucap Sandra.
Untuk itu katanya, dengan adanya kerja sama tersebut, pihaknya berharap seluruh program dapat berjalan lebih tepat sasaran. "Sebagai tindak lanjut kerja sama itu, kami akan membentuk tim khusus di Diskes yang bertugas untuk data kependudukan yang tersambung ke Disdukcapil," terang Sandra. (kas)
Editor : M. Erizal