RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tengah menyusun penggabungan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilebur menjadi tiga OPD. Bahkan, untuk calon pejabat yang akan mengisi tiga jabatan pada OPD tersebut, sudah mengikuti job fit.
Tidak itu saja, Pemkab Inhu juga menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perubahan nama OPD, perubahan dari kantor jadi badan dan perubahan atau penambahan nomenklatur.
"Penggabungan OPD, saat ini sedang berproses. Begitu juga untuk pengisian pejabat-nya, sudah dilaksanakan job fit," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian AP MSI, Senin (5/1/2026).
Enam OPD yang akan digabung dan dilebur menjadi tiga OPD itu diantaranya pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. OPD tersebut menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Kedua, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD tersebut menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. OPD itu berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kemudian ada enam OPD berubah nama dari sebelumnya. Di antara OPD berubah nama itu yakni Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, Dinas Perkebunan, Pertenakan dan Perikanan sebelumnya Dinas Peternakan dan Perikanan.
Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikukultura, sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelumnya Dinas Perpustakaan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Selain itu juga ada perubahan atau penambahan nomenklatur yakni, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat. "Hasil job fit dan pengusulan perubahan nama OPD sudah disampaikan ke BKN. Setidaknya pertengahan bulan Januari 2026 sudah akan turun dari BKN," ungkapnya.
Tidak itu saja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu juga sudah melakukan evaluasi latarbelakang pendidikan staf di enam OPD yang akan digabungkan tersebut.
Sehingga staf tersebut akan bekerja sesuai latarbelakang dan keahliannya. "Hasil evaluasi itu juga sudah disampaikan ke BKN," terangnya.
Di antara pejabat yang sudah mengikuti job fit itu yakni, Rengga Dwi Bramantika S S.STP MSI Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Roma Doris SS MPS M.Eng Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Jawalter Situmorang SPd MPd, MI KomKepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evy Irma Junita SKM MKes Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tukiyat S.Sos MH Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ory Hanang Wibisono SE Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Dedi Dianto SP Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Endang Mulyawan SHut MSI Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. (kas)