RENGAT (RIAUPOS.CO) - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bantuan sosial di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berpotensi terjadi perubahan. Karena saat ini, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) masih melakukan pendataan atau penginputan data pembaharuan untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dimana pembaharuan DTSEN tersebut dilakukan setiap bulan yakni dari tanggal 1 hingga 11 dan setiap tanggal 13, desa/ kelurahan mengajukan usulan pembaharuan DTSEN ke tingkat kabupaten.
Sementara data dari operator SIKS-NG merupakan basis data masyarakat yang di update di tingkat desa/kelurahan yang merupakan kunci dari upaya Bansos tepat sasaran. Sehingga dari data tersebut akan mengarah kepada penyaluran bantuan dan kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
Baca Juga: Kondisi Listrik Semakin Membaik, tapi Warga Sempat Beli Alat Penerangan Agak Mahal
‘’Operator SIK-NG adalah petugas yang melakukan pendataan/penginputan data pembaharuan DTSEN yang harus dan terus dilakukan di setiap desa/kelurahan yang dapat diusulkan oleh masyarakat, RT/RW,’’ ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhu, Rika Varia Nora SSiT MPH, Sabtu (23/5).
Menurutnya, pembaharuan DTSEN merupakan langkah awal untuk bansos tepat sasaran. Sehingga masyarakat diharapkan dalam melakukan pembaharuan DTSEN dapat memberikan informasi yang benar dan jujur sesuai kondisi riil.
Data dari desa/kelurahan selanjutnya diusulkan ke kabupaten melalui Dinas Sosial yang disahkan/diusulkan oleh pemerintah daerah kepada Pusdatin Kemensos.
‘’Dari Pusdatin Kemensos data diserah ke BPS untuk dikelola dan dikeluarkan dalam bentuk desil 1 sampai 10 tingkat kesejahteraan yang ada di DTSEN,’’ ungkapnya.
Sejalan dengan perbaikan data DTSEN, Dinsos Kabupaten Inhu juga melakukan upaya pembinaan program keluarga harapan yang di-graduasi melalui pendamping PKH. Pembinaan tersebut dilakukan agar KPM yang akan keluar dari penerima bansos tetap akan bisa bertahan dan bisa meningkatkan pendapatan keluarga melalui bantuan dan stimulan yang diberikan.
Sehingga KPM yang ada dapat keluar dari kemiskinan. ‘’Tentunya hal itu memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara sektor terkait seperti koperasi, UMKM, lembaga desa, organisasi TP PKK dan lainnya dengan tujuan agar angka kemiskinan di Kabupaten Inhu bisa ditekan,’’ harapnya.
Lebih jauh disampaikan Rika Varia Nora, Dinsos terus melakukan pelayanan kepada kelompok rentan sebagai penerima bantuan sosial Kemasyarakatan seperti orang terlantar, ODGJ serta pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan bantuan bencana.(kas)
Editor : Arif Oktafian