RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) tengah menjajaki kerja sama dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Taspen.
Kerja sama itu, sebagai upaya untuk sejahterakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Inhu. "Ini upaya Pemkab Inhu untuk kesejahteraan PPPK di Kabupaten Inhu," ujar Kepala BKP2D Inhu, Dr Venny Rismawati SST MPH, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, keberadaan PPPK selama ini belum ada jaminan kesejahteraan ketika pensiun. Bahkan apabila PPPK tersebut menjadi korban kecelakaan kerja, tidak ada perlindungan atau jaminan yang bisa dirasakan.
Baca Juga: Luncurkan Aplikasi SKIDA, Kemenkum Riau Perkuat Tata Kelola Sentra KI Daerah
Oleh karena itu, Pemkab Inhu menginisiasi agar PPPK penuh waktu Inhu menabung melalui Taspen. "Kita melihat kejadian kecelakaan yang menewaskan seorang PPPK beberapa waktu lalu. Kondisinya tidak ada bisa didapatkan keluarga ketika sudah meninggal dunia," ucap Venny.
Melalui kerjasama dengan Taspen tersebut, PPPK penuh waktu bisa merasakan manfaatnya apabila menjadi korban atau sudah pensiun kedepannya. "Sudah kita jajaki ke Taspen, kemungkinan Direktur Taspen yang turun langsung ketika penandatanganan MoU dalam waktu dekat ini," ungkapnya.
Venny mengungkapkan kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemkab Inhu dengan Taspen tersebut merupakan langkah dibanding kabupaten kota di Riau. Karena, selama ini menurutnya belum ada pemerintah kota atau kabupaten di Riau yang melakukan kerja sama dengan Taspen untuk PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Dugaan Ilog, Polres Rohil Tangkap Pemilik Panglong dan Satu Pekerja di Sinaboi
Namun di sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sudah ada yang melaksanakan kerja sama tersebut.
Selain itu, Venny mengatakan kerja sama ini masih difokuskan untuk PPPK penuh waktu. Sebab, gaji PPPK penuh waktu sudah memungkinkan untuk menabung. "Sementara untuk PPPK paruh waktu belum bisa dilakukan karena kondisi gaji yang masih di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK)," terangnya.(kas)
Editor : M. Erizal