BEIJING (RIAUPOS.CO) - Penduduk negeri Cina yang ingin menambah momongan bisa berbahagia. Sebab, pemerintah Negeri Panda itu telah mengakhiri kebijakan satu anak yang sudah diberlakukan bertahun-tahun
Keputusan mengakhiri kebijakan yang kontroversial itu keluar setelah Partai Komunis mengadakan pertemuan empat hari di Beijing untuk memetakan pembangunan sosial dan perekonomian Tiongkok lima tahun ke depan.
’’Cina akan sepenuhnya menerapkan kebijakan satu pasangan dua anak sebagai respons proaktif terhadap masalah penuaan populasi penduduk,’’ tulis Xinhua mengutip pengumuman resmi yang dikeluarkan Partai Komunis. Iklan-iklan propaganda satu anak kini juga berganti untuk mendukung kebijakan tersebut. Yaitu, gambar seorang anak lelaki yang berbagi mainan dengan adik perempuannya.
Bukan tanpa alasan pencabutan kebijakan satu anak ini diambil. Pemerintah Cina mulai kekurangan pemuda sebagai pendorong utama perekonomian. Generasi tua mendominasi populasi di negeri tersebut. Lebih dari 13 persen penduduk berusia di atas 60 tahun. Sementara jumlah usia pekerja terus menurun. Tingginya jumlah penduduk usia tua itu juga menjadi beban negara. Terutama, di bidang jaminan sosial dan kesehatan.
’’Cina mulai merasakan krisis yang berlangsung gara-gara perubahan populasi penduduknya,’’ ujar profesor di Fudan University dan pakar demografi Cina Wang Feng.
Bukan hanya itu, kebijakan satu anak yang telah diterapkan 36 tahun itu juga menuai banyak masalah lain. Salah satu di antara masalah tersebut, lebarnya rasio gender antara lelaki dan perempuan. Karena hanya punya pilihan satu anak, penduduk Tiongkok lebih menginginkan anak lelaki. Hal itu marak terjadi di daerah pedesan. Imbasnya, pria lajang jauh lebih banyak daripada perempuan. Berdasar data statistik, perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 118 : 100. Padahal, rasio secara global adalah 103 lelaki berbanding 107 perempuan. Pada 2020, diperkirakan pria lajang di Tiongkok mencapai 20 juta orang.
’’Ketidakseimbangan gender ini akan menjadi masalah utama. Sebanyak 20-30 juta pria muda tidak akan bisa menemukan istri. Itu menciptakan masalah sosial dan rasa frustrasi yang besar,’’ ujar profesor di University of Nottingham Steve Tsang.
Tidak jarang pemuda Cina mendatangkan perempuan-perempuan dari negara tetangga secara ilegal untuk dinikahi. Difavoritkannya anak lelaki itu juga membuat banyak pasangan yang mengandung anak perempuan lebih memilih menjalani aborsi. Banyak pula yang akhirnya membuang bayinya yang mengalami cacat fisik.
Kebijakan satu anak di Cina mulai diperkenalkan pada 1979. Saat itu pemerintah ingin mengurangi angka kelahiran dan memperlambat angka pertumbuhan populasi penduduk. Sejak kebijakan satu anak diterapkan, diperkirakan pemerintah telah berhasil mencegah kelahiran 400 juta bayi.
Namun, untuk membuat kebijakan itu sukses, pemerintah Cina menerapkan aturan yang luar biasa ketat. Penduduk yang melanggar dengan memiliki dua anak akan mendapat hukuman berbeda-beda. Mulai denda, kehilangan pekerjaan, hingga dipaksa untuk aborsi dan steril.
Di daerah pedesaan, kebijakan itu memiliki sedikit kelonggaran. Yaitu, boleh memiliki dua anak jika anak pertama perempuan. Kelonggaran itu pun diberikan setelah pemerintah daerah komplain karena kurangnya penduduk usia kerja. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk wilayah perkotaan.
Baru pada 2013 kelonggaran kembali dibuat. Yaitu, pemerintah memberlakukan kebijakan dua anak di beberapa kota besar. Namun, dengan syarat, pasangan suami istri harus sama-sama anak tunggal. Kebijakan itu tidak terlalu diminati penduduk kota. Banyak pasangan muda yang bahkan lebih memilih menunda momongan daripada menambah. (afp/bbc/cnn/the guardian/sha/c4/ami)
Editor : RP Redaksi