GAZA CITY (RIAUPOS.CO) - KEPALA Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell meminta masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk berhenti memberikan senjata kepada Israel. Hal itu karena peningkatan drastis korban warga sipil di Jalur Gaza. Hal itu dia paparkan dalam pertemuan para menteri UE, Senin (12/2).
’’Jika komunitas internasional percaya bahwa ini adalah sebuah pembantaian, bahwa terlalu banyak orang yang terbunuh, mungkin mereka harus memikirkan mengenai (penghentian) penyediaan senjata,’’ terang Borrell. Dia meminta agar jangan lagi hanya sekedar meminta agar Israel melindungi warga sipil supaya mereka tidak terbunuh, tapi mulai bertindak tegas untuk mencegahnya.
Borrell pun menyindir para pemimpin negara-negara terkemuka di dunia. Mereka berulang kali memaparkan bahwa terlalu banyak orang yang terbunuh di Gaza. Dia juga mengutip pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyatakan bahwa jumlah warga sipil Palestina yang tewas sudah berlebihan.
’’Yah, jika Anda (Biden, red) yakin bahwa terlalu banyak orang yang terbunuh, mungkin Anda harus mengurangi jumlah senjata untuk mencegah begitu banyak orang terbunuh,’’ kecam Borrell. Terbaru, Senat AS baru saja menyetujui pendanaan untuk bantuan ke Israel, Ukraina dan Taiwan senilai Rp1,5 kuadriliun. Di dalamnya tentu saja ada anggaran bantuan ke Israel senilai 14 miliar dolar AS (Rp219,04 triliun).
Saat ini korban tewas di Gaza sudah lebih dari 28 ribu orang. Kini Israel menyerang Rafah yang menjadi tempat tinggal sekitar 1,4 juta-1,5 juta pengungsi. Lebih dari seratus orang sudah meninggal akibat serangan ke Rafah tersebut. Pada Senin malam, demonstran berkumpul di depan Gedung Putih untuk menuntut gencatan senjata dan mengecam serangan di Rafah.
Seorang Jurnalis Al Jazeera terpaksa harus diamputasi kakinya karena serangan misil di Rafah. Lebih dari 100 jurnalis telah tewas sejak perang di Gaza berlangsung. Banyak di antaranya yang sengaja dijadikan sasaran oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) guna membungkam mereka agar tidak ada pemberitaan ke luar. ’’Para pemimpin Barat mengecam rencana invasi Israel, namun Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak mendengarkan siapa pun. Ke mana mereka akan mengevakuasi (warga Palestina)? Ke bulan?,’’ tegas Borrell seperti dikutip Politico. Dia juga menjelaskan bahwa sudah bukan rahasia lagi jika Israel ingin menyingkirkan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Terpisah, Biden bertemu dengan Raja Abdullah II dari Jordania, kemarin (13/2). Pasca pertemuan di Gedung Putih tersebut, Biden mengatakan bahwa elemen-elemen kunci dari kesepakatan gencatan senjata sudah dibahas tetapi masih ada kesenjangan. Sementara Abdullah II menyatakan, para pejabat senior dari AS, Mesir, Israel dan Qatar diperkirakan akan bertemu di Kairo untuk membahas masalah tersebut.
’’Kita membutuhkan gencatan senjata yang langgeng sekarang. Perang ini harus diakhiri,’’ ujar Abdullah II dalam konferensi pers usai pertemuan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan Biden bisa menjadi kunci selesainya perang.
Afrika Selatan (Afsel) di lain pihak telah mengajukan permintaan mendesak kepada Mahkamah Internasional (ICJ). Yakni mempertimbangkan apakah serangan militer Israel di Rafah mengharuskan ICJ menggunakan kekuasaannya guna mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak warga Palestina di Gaza. Mereka mengatakan bahwa serangan Israel di Rafah merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat diperbaiki baik terhadap Konvensi Genosida maupun Perintah ICJ 26 Januari 2024 lalu.
Sementara itu, Anggota Partai Konservatif Inggris William Hague memandang bahwa ambisi kemenangan total Israel atas Hamas secara militer adalah sebuah kesalahan. Itu karena Hamas adalah sebuah pemberontakan dan sebuah gagasan yang disebarkan oleh masyarakat. Israel harus menyadari bahwa keamanannya tidak dapat dicapai hanya melalui pencegahan serangan Hamas tanpa dibarengi solusi politik lainnya. Dia juga menyerukan pemecatan PM Netanyahu dan kepemimpinan Hamas. (sha/bay/esi)
Laporan JPG, Gaza City
Editor : RP Arif Oktafian