Korea Utara dan Rusia membuat seruan tersebut, dalam sebuah pernyataan secara bersama yang dirilis atas nama menteri luar negeri mereka. Sepuluh negara dan UE tersebut menegaskan, bahwa sanksi baru-baru ini yang ditetapkan oleh masing-masing negara.
Sehubungan dengan dugaan transaksi senjata, yang merupakan upaya terkoordinasi untuk meminta pertanggungjawaban Pyongyang dan Moskow.
Baca Juga: Perdana Menteri Polandia Sebut Bahaya Rusia dan Tekanan Militer terhadap Ukraina
Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Amerika Serikat turut ambil bagian dalam pernyataan bersama tersebut bersama Uni Eropa.
"Pemerintah kami menentang dengan tegas transfer senjata yang terus berlanjut ini, dan telah digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur penting Ukraina serta memperpanjang penderitaan rakyat," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut dikutip dari Korea Times.
"Kami sangat prihatin dengan kerja sama DPRK-Rusia yang semakin mendalam, dalam pelanggaran mencolok terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)," katanya.
Baca Juga: Kim Jong-un Minta Tentara Korut Bersiap Perang Melawan Amerika!
DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara yang berpandangan serupa telah mencurigai Korea Utara.
Korea Utara diduga telah memasok rudal balistik, amunisi, dan persenjataan lainnya kepada Moskow untuk digunakan menyerang Ukraina, sebagai imbalan atas bantuan Rusia dalam hal teknologi militer.
Menanggapi transaksi senjata ilegal, negara-negara tersebut telah memberlakukan sanksi independen terhadap individu, entitas, dan kapal Korea Utara dan Rusia yang dicurigai terlibat dalam transaksi senjata.
Baca Juga: Mantan Capres AS Nikki Haley Tulis Pesan ‘’Habisi Mereka‘’di Rudal Israel
Dalam pernyataan tersebut, para peserta juga mengutuk hak veto Rusia pada akhir Maret terhadap resolusi PBB tentang perpanjangan mandat panel ahli, untuk memantau penegakan sanksi PBB terhadap Korea Utara. "Rusia telah berusaha untuk menghalangi semua negara yang menjadi anggota PBB, untuk mendapatkan informasi."
"Serta panduan yang obyektif dan independen yang mereka butuhkan untuk mengimplementasikan resolusi DK PBB yang mengikat terkait RRDK, yang semuanya masih berlaku," kata pernyataan itu.
"Kami menyerukan kepada DPRK dan Rusia, untuk menghentikan transfer senjata yang melanggar hukum. Mendesak DPRK mengambil langkah konkret, untuk meninggalkan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan program-program terkait dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan."
Dikutip dari The Korea Times, mereka juga mendesak Pyongyang untuk menanggapi tawaran untuk kembali ke jalur diplomasi, dan menyebutnya sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
Sumber: Jawapos.com
Editor : RP Rinaldi