PARIS (RIAUPOS.CO) – Palestina diakui Prancis sebagai negara berdaulat. Hal ini disampaikan Presiden Emmanuel Macron. Dilansir dari laman AP News pada Sabtu (26/7/2025), pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (24/7/2025), melalui unggahan di platform media sosial X.
Emmanuel Macron menegaskan bahwa keputusan ini akan diresmikan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang.
Langkah Prancis ini dinilai sebagai tindakan diplomatik yang berani di tengah meningkatnya tekanan global terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Macron menyoroti pentingnya penghentian perang dan perlindungan terhadap penduduk sipil.
“Yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza dihentikan dan penduduk sipil diselamatkan,” tulis Macron pada unggahan di media sosial X seperti dikutip pada AP News.
Keputusan tersebut langsung mendapat kecaman keras dari pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan resmi yang menyebut langkah Macron sebagai bentuk dukungan terhadap terorisme.
Netanyahu menilai pengakuan terhadap Palestina dalam situasi saat ini merupakan ancaman terhadap keamanan Israel.
“Langkah seperti itu justru menguntungkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran baru, seperti yang terjadi di Gaza,” ujar Netanyahu seperti dikutip pada AP News.
Menurut Netanyahu, negara Palestina yang dibentuk dalam kondisi sekarang bukan akan menjadi mitra damai, melainkan fondasi untuk menghancurkan Israel. Pengumuman ini menambah ketegangan diplomatik antara Prancis dan Israel, terlebih di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Banyak pihak internasional telah menyerukan penghentian serangan di Gaza dan menuntut solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Macron tampaknya menjawab seruan tersebut dengan langkah konkret.
Meskipun menuai kritik dari Israel, sebagian komunitas internasional menyambut positif langkah Prancis tersebut.
Mereka menilai pengakuan terhadap Palestina merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan perdamaian di kawasan. Beberapa negara Eropa lainnya juga mempertimbangkan langkah serupa.
Sidang Umum PBB yang akan digelar pada September 2025 diperkirakan akan menjadi momen penting dalam diplomasi global mengenai konflik Israel-Palestina.
Dunia kini menantikan apakah pengakuan terhadap negara Palestina oleh Prancis akan mendorong gelombang dukungan baru dari negara-negara lain.
Keputusan Prancis tersebut menjadikannya sebagai negara Barat besar pertama yang secara resmi mengakui Negara Palestina. Sebelumnya, pengakuan semacam ini lebih banyak datang dari negara-negara kecil yang umumnya lebih kritis terhadap Israel. Langkah Paris ini langsung menuai reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat, sementara Arab Saudi dan Spanyol menyambutnya dengan pujian.
Tak ketinggalan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan sekutunya itu, menyebutnya sebagai tindakan yang "menghadiahi terorisme" dan berisiko menciptakan proksi baru Iran.
Dalam pernyataannya di X (dulu Twitter), Netanyahu menyebut bahwa negara Palestina saat ini hanya akan menjadi "landasan peluncuran untuk melenyapkan Israel." Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menyebut langkah Prancis sebagai "penghinaan dan bentuk penyerahan diri pada terorisme."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengkritik keras rencana Macron.
"Keputusan sembrono ini hanya akan memperkuat propaganda Hamas dan memperburuk upaya perdamaian," tulis Rubio di X. Ia juga menyebut langkah tersebut sebagai "tamparan bagi para korban serangan 7 Oktober."
Sebaliknya, Arab Saudi menyambut langkah Prancis sebagai "keputusan bersejarah" dan menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti jejak Paris. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dan perdamaian jangka panjang.
Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang negaranya telah lebih dulu mengakui Palestina, juga menyatakan dukungannya.
"Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi. Bersama-sama kita harus melindungi apa yang coba dihancurkan Netanyahu," katanya.
Macron sebenarnya telah mempertimbangkan langkah ini selama beberapa bulan terakhir, termasuk saat Prancis dan Saudi sempat merencanakan konferensi bersama pada Juni lalu untuk merumuskan peta jalan menuju negara Palestina. Namun, rencana itu tertunda karena tekanan dari AS dan eskalasi konflik Israel-Iran.
Prancis menegaskan bahwa langkahnya bertentangan dengan posisi Hamas, yang menolak solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan penolakan terhadap visi terorisme yang dibawa Hamas.
Langkah Prancis ini juga bertujuan untuk menciptakan momentum diplomatik menjelang konferensi tingkat menteri yang akan digelar pada 28-29 Juli di New York, sebagai bagian dari upaya membangun konsensus internasional menuju pengakuan lebih luas terhadap Palestina. Sekitar 40 menteri luar negeri dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Otoritas Palestina menyambut keputusan ini dengan hangat. Wakil Presiden Hussein Al Sheikh menyebut keputusan Macron sebagai wujud komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, Israel terus melobi untuk menggagalkan rencana ini dan bahkan mengancam akan membatasi kerja sama intelijen dengan Prancis.
Ketegangan geopolitik yang mengemuka menjelang Sidang Umum PBB ini mencerminkan polarisasi global atas isu Palestina. Sementara Prancis berusaha menghidupkan kembali solusi dua negara, Israel dan AS menilai bahwa langkah tersebut hanya akan memperburuk krisis dan memperkuat kelompok bersenjata di Gaza.***
Editor : Edwar Yaman