El Addaiseh (RIAUPOS.CO) - Ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) belum mereda. Penyelidikan atas insiden penyerangan pada akhir Maret lalu belum tuntas, kini tiga prajurit TNI kembali terluka akibat ledakan pada 3 April 2026 di El Addaiseh, Lebanon Selatan.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mendalam dari Pemerintah Indonesia. Pasalnya, ini merupakan insiden serius ketiga yang melibatkan peacekeepers Indonesia di UNIFIL dalam kurun sepekan terakhir.
‘’Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima,” tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam keterangan resminya, Sabtu (4/4).
Kemenlu menegaskan, terlepas dari apa pun penyebabnya, rangkaian kejadian ini semakin menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB, terlebih di tengah situasi konflik yang kian berbahaya.
Indonesia juga meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar pertemuan dengan negara-negara kontributor pasukan UNIFIL guna melakukan evaluasi serta mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan personel di lapangan.
‘’Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Kemenlu.
Selain itu, Indonesia kembali mendesak Dewan Keamanan PBB mengusut tuntas seluruh insiden terhadap UNIFIL. Penyelidikan harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab. ‘’Akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” tulis Kemenlu.
Baca Juga: Tidak Punya Gambaran Tujuan yang Jelas, Jadi Salah Satu Alasan Orang Sulit Mengubah Hidup Mereka
Terpisah, pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengeluarkan pernyataan tegas terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL, termasuk personel lain yang terluka.
Apalagi, insiden penyerangan terhadap pasukan UNIFIL kembali terjadi pada Jumat, atau belum genap sepekan dari kejadian sebelumnya. ‘’Presiden harus mengecam keras. Mereka dikirim mewakili rakyat dan bangsa Indonesia. Sangat disayangkan jika Presiden tidak mengutuk serangan ini, padahal korban adalah rakyatnya sendiri,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/4).
Dia juga menyesalkan pernyataan Utusan Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York awal pekan ini. Menurutnya, pernyataan tersebut kurang tegas dalam merepresentasikan kemarahan publik Indonesia atas serangan terhadap pasukan di UNIFIL.
“Pemerintah bisa mempertimbangkan mundur dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sebagai bentuk protes terhadap Israel dan Amerika Serikat,” tegasnya.
Menurut dia, jika Presiden tidak berani mengutuk atau mengambil langkah politik seperti keluar dari BoP, hal itu patut dipertanyakan. Terlebih, insiden terjadi di tengah meningkatnya serangan Israel ke Lebanon yang juga diikuti peningkatan ancaman terhadap UNIFIL.(mia/oni/jpg)
Editor : Bayu Saputra