BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Forum Honorer R2 dan R3 mendatangi DPRD Kampar untuk memperjuangkan nasib mereka untuk bisa menjadi tenaga PPPK di Pemkab Kampar.
Forum Honorer R2 dan R3 ini diterima Komisi II DPRD Kampar dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP). RDP dipimpin Ketua Komisi II Toni Hidayat berlangsung alot.
Karena terancam dirumahkan imbas tidak lulus PPPK tahap I, 661 honorer berstatus R2 dan R3 meminta Pemkab Kampar memberikan solusi terhadap nasib mereka ke depan.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Joko Susilo mengatakan, sebanyak 661 honorer R2 dan R3 yang tidak lulus kebanyakan dari tenaga kesehatan yang sudah tercatat 5 tahun kerja dan masuk dalam pangkalan data base.
Sebagian 661 jonorer yang tidak lulus tersebut telah bekerja lebih dari 5 tahun. “Jika ditanya loyalitas, kami sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan 15 tahun lebih,” jelas Joko, Senin (21/4).
Dia berharap Pemkab Kampar dapat memperhatikan nasib Honorer R2 dan R3 yang sampai saat ini belum jelas dan terancam dirumahkan.
Joko berharap semua teman-teman R3 dan R2 yang berjumlah 661 orang bisa diangkat keseluruhan tanpa ada skala prioritas dan embel-embel lainnya.
Ketua Komisi II Toni Hidayat mengatakan, Komisi II melaksanakan hearing bersama honorer yang tidak lulus PPPK yang tergabung dalam R2, R3 dan Ruang Talenta Guru (RTG) yang datang mengadukan nasib mereka untuk ke depannya.
Setelah mendengarkan satu persatu pemaparan dari R2, R3 dan RTG Toni menyampaikan, permasalahan ini sudah problematika dan komplikasi dan terkendala di aturan dan mereka minta diprioritaskan sebelum akhir April ini namun BKN dan MenPAN RB melakukan optimalisasi setelah seleksi PPPK tahap II.
Sekretaris BKPSDM Kampar Desriyal Anas menjelaskan, terkait dengan R2 dan R3 menunggu keputusan BKN dan Mempan RB untuk menyelesaikan PPPK tahap II dulu.
“Dengan dasar Kemenpan RB Nomor 347 optimalisasi dilakukan semua dengan jabatan dan pendidikannya. Bahwa optimalisasi dilakukan mengisi kuota yang belum terisi,” jelasnya.(gem)
Editor : Arif Oktafian