KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla secara virtual yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Senin (28/7/2025).
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Kampar diikuti oleh Bupati Kampar H Ahmad Yuzar Wakil Bupati Misharti, dan Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Nugroho, bersama para kepala daerah dari berbagai provinsi rawan karhutla di Indonesia.
Dalam rapat, BNPB meminta laporan terbaru dari masing-masing wilayah mengenai kondisi titik panas (hot spot), kesiapan personel gabungan, serta langkah-langkah koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Baca Juga: Journey Room PHR Hadir dengan Sentuhan Imersif Resmi Diluncurkan
Bupati Kampar H Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi karhutla di wilayah Kampar.
“Kami telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur terkait. Selain itu, patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapan peralatan dan personel juga terus kami tingkatkan,” ujar Ahmad Yuzar.
Wakil Bupati Kampar Misharti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.
“Pencegahan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, agar kelestarian alam Kampar tetap terjaga,” tegas Misharti.
Sementara itu, Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Nugroho menyatakan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan TNI dan instansi terkait dalam penanganan karhutla.
“Kami siap mendukung penuh penanganan Karhutla melalui koordinasi yang intensif dan respons cepat di lapangan,” ucap Kapolres.
Baca Juga: JPU Sebut Proyek Rehab Bangunan PKP Dumai Rugikan Negara Rp6,08 Miliar
BNPB dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem komando terpadu dalam penanggulangan Karhutla. Rapat ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi serta menangani bencana Karhutla secara kolaboratif dan berkelanjutan.(kom)
Editor : Edwar Yaman