BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh mendesak Pemkab memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, menyusul belum terealisasinya Sekolah Rakyat pada 2025 ini.
Iib menilai perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait agar usulan pembangunan Sekolah Rakyat bisa terealisasi pada tahun depan.
Menurut Iib, Pemkab Kampar sebenarnya telah mengajukan proposal sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Dua lokasi yang diusulkan yakni di Kecamatan Tambang dan di sekitar Jalan Lingkar, dengan seluruh berkas dan lahan sudah disiapkan serta diajukan tepat waktu.
"Mekanisme sudah kita jalankan. Proposal dan lahan sudah ada. Namun karena pembangunan dilakukan bertahap dan kuota terbatas, Kampar belum mendapat jatah tahun ini," jelas Iib, Rabu (27/8/2025).
Politisi Partai Golkar itu berharap, pada tahun 2026 mendatang, usulan tersebut bisa terealisasi sehingga Kampar memperoleh bantuan pembangunan Sekolah Rakyat dari APBN yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Harapan kita, Pemkab harus menelusuri kendala yang membuat Kampar tidak lolos ke tahap realisasi. Komunikasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar tahun depan kita bisa dapat giliran," tegasnya.
Iib menekankan, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting bagi masyarakat tidak mampu. Selain memberikan akses pendidikan gratis, program ini juga menyediakan fasilitas asrama bagi siswa.
"Ini program nasional yang manfaatnya jelas. Sangat disayangkan kalau Kampar tertinggal hanya karena koordinasi yang kurang maksimal," pungkasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Editor : Rinaldi