BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Rencana penataan Taman Kota Bangkinang yang menghabiskan anggaran Rp3,8 miliar pada APBD 2025 menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Iib Nursaleh. Ia menilai langkah tersebut kurang tepat dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang efisiensi.
Menurut Iib Nursaleh, Taman Kota Bangkinang belum lama selesai dibangun, namun kini kembali ditata dengan anggaran yang cukup besar.
“Banyak yang bertanya kenapa baru sekarang saya menyampaikan komentar. Karena tidak semua item pembangunan diketahui oleh pimpinan DPRD. Biasanya detailnya ada di masing-masing komisi,” jelas politisi Partai Golkar ini, Jumat (12/9/2025).
Iib menegaskan, dalam situasi keuangan yang terbatas, pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan program yang bersifat mendesak dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Bukan berarti taman kota tidak penting, tapi saat ini belum urgen. Kondisinya masih bagus, dan pembangunannya juga baru selesai. Lebih baik anggaran digunakan untuk program yang benar-benar mendesak,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan kepala daerah agar selektif dalam menyetujui setiap program yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Program harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata untuk masyarakat,” ujar Iib Nursaleh.
Meski demikian, Iib Nursaleh tetap mendukung upaya pemerintah mempercantik wajah Kota Bangkinang. Namun ia menekankan, ada persoalan lain yang lebih mendesak untuk ditangani seperti persoalan banjir di Kota Bangkinang.
“Kita sepakat Bangkinang harus ditata agar lebih asri dan indah, tapi jangan sampai program yang sifatnya belum mendesak justru mengalahkan kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kampar, Habiburrahman, menyoroti pembangunan taman kota yang saat ini sedang digencarkan pemerintah daerah. Menurutnya, proyek tersebut tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pembangunan taman kota yang masih bagus dan baru kemudian ditata ulang lagi, ini bukan kebutuhan masyarakat. Ini hanya keinginan sebagian orang,” tegas Habiburrahman.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang lebih membutuhkan perhatian.
“Yang kita harapkan adalah pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Itu yang lebih mendesak,” kata politisi senior PPP ini.
Lebih lanjut, Habiburrahman menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan diarahkan untuk memberikan kepuasan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau pembangunan diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat, maka mereka akan merasakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” tutupnya.
Sementara itu Kadis PUPR Kampar Afdal melalui Kepala Bidang Cipta Karya Erizal ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp belum bersedia memberi keterangan.(kom)
Editor : Edwar Yaman