BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iib Nursaleh, menyayangkan terjadinya dinamika antara Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Kampar yang kini menjadi sorotan publik bahkan hingga nasional.
Menurutnya, persoalan ini berdampak pada menurunnya kondusivitas daerah dan dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Kabupaten Kampar.
‘’Kalau sorotannya soal prestasi, tentu kita bangga. Tapi jika seperti ini, jelas tidak kita harapkan. Dampaknya bisa mengganggu citra dan stabilitas daerah,’’ kata Iib saat ditemui di Kantor DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (27/10).
Ia menegaskan, dalam setiap persoalan selalu ada dua sisi yang dapat dilihat. Karena itu, yang terpenting saat ini adalah upaya mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan tidak semakin melebar.
’’Kami berharap Bupati dan Sekdakab segera melakukan islah dan tabayun. Jangan sampai ASN bingung dalam bekerja karena mereka berada di bawah dua komando yang sedang tidak sejalan,’’ lanjutnya.
Iib menjelaskan, posisi Sekdakab sangat vital dalam pemerintahan karena menjabat sebagai Ketua TAPD dan memiliki kewenangan dalam administrasi APBD. Jika hubungan keduanya tidak harmonis, pelayanan publik dan pencairan anggaran dapat terhambat.
’’Contohnya, tunda bayar yang sedang menunggu pencairan. Kalau tanda tangan dan paraf tidak berjalan karena konflik, pihak ketiga akan dirugikan,’’ jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dari kedua belah pihak agar tidak memunculkan banyak spekulasi publik.
’’Kalau diam, interpretasin menyejukkan dari kedua belah pihak,’’ ujarnya.
Terkait langkah DPRD dalam memediasi, Iib menyebutkan komunikasi persuasif secara personal sudah dilakukan. Namun pihaknya masih mempertimbangkan apakah diperlukan langkah kelembagaan agar tidak memperkeruh situasi.
‘’Yang terpenting adalah jiwa besar kedua belah pihak. Menahan ego, menekan emosi, dan kembali duduk bersama demi masyarakat Kampar,’’ tutupnya.(kom)
Editor : Arif Oktafian