BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - BUPATI Kampar Ahmad Yuzar resmi melantik 29 pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Kampar. Salah satu yang dilantik adalah adik kandung Bupati, Zamhur, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar. Sebelumnya, Zamhur menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, Senin (1/12).
Rotasi jabatan ini disebut sebagai bagian dari upaya Pemkab Kampar memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penataan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kecocokan kompetensi aparatur.
Bupati menegaskan, seluruh pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan tugas dan program kerja yang telah ditetapkan.
‘’Pelantikan ini bukan sekadar rotasi, tetapi bagian dari percepatan kinerja. Saya berharap seluruh pejabat dapat menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’’ ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kampar menargetkan pembenahan birokrasi yang lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pada tahun 2025-2026
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kampar Ahmad Yuzar juga menunjuk Ardi Mardiansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Penunjukan ini berlaku hingga ditetapkannya Penjabat Sekda definitif. Ardi menggantikan Hambali yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda.
Sekdakab Mengaku Tak Diundang
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Hambali mengaku terkejut dengan pelantikan pejabat eselon II dan beberapa eselon lainnya. Apalagi Hambali mengaku tidak mendapatkan undangan resmi serta tidak dilibatkan dalam proses mutasi tersebut.
Ia mengaku baru mengetahui dirinya diminta hadir sebagai saksi pelantikan setelah ditelepon Kepala BKPSDM pada pagi hari.
‘’Saya tidak tahu soal undangan. Kepala BKPSDM pun mengaku bingung,’’ ujar Hambali.
Terkait jabatannya sebagai Sekdakab, Hambali menegaskan tetap akan menjalankan tugas sampai menerima SK resmi. ‘’Selagi belum menerima SK, saya tetap masuk kantor. Ini bukan soal mempertahankan jabatan, tapi soal prosedur,’’ tegasnya.
Menurut Hambali, saat penatikan pejabat eselon, Bupati Kampar menyampaikan bahwa Ardi Mardiansyah akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdakab. Namun ia mempertanyakan dasar keputusan tersebut karena hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) atau dasar hukum terkait status pensiunnya.
‘’Saya belum pernah mendapatkan surat atau SK pensiun dari BKN. Prosedurnya jelas, ada tahap pengajuan. Saya saja baru mengajukan cuti umrah untuk 22 Desember 2025. Kalau tiba-tiba saya dianggap sudah pensiun dan ditunjuk Plh-nya, saya bingung rumusnya dari mana,’’ ujarnya.
Terkait Plh Sekdakab ini, Wabup Kampar Misharti menyampaikan pemerintah daerah telah menunjuk Plh Sekdakab sambil menunggu terbitnya pertek dari BKN untuk penetapan pejabat definitif.
‘’Untuk sementara, Bapak Bupati telah menunjuk Plh Sekdakab agar roda pemerintahan tetap berjalan,’’ jelasnya.(hen)
Editor : Arif Oktafian