BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Kampar menyoroti kondisi memprihatinkan warga yang harus berobat ke Pekanbaru namun terpaksa bermalam di pendopo RSUD Arifin Achmad karena keterbatasan ekonomi.
Salah satunya dialami NH, pasien kanker payudara stadium lanjut, yang selama lebih dari dua tahun harus tidur di ruang terbuka rumah sakit saat menjalani pengobatan.
Selama lebih dari dua tahun terakhir, NH bersama suaminya SY, harus rutin bolak-balik dari Bangkinang ke Pekanbaru untuk menjalani pengobatan. Karena tidak mampu menyewa kos atau homestay di sekitar rumah sakit, pasangan ini menjadikan pendopo rumah sakit sebagai tempat bermalam.
"Kami sudah lebih dua tahun bolak-balik Bangkinang–Pekanbaru. Kalau kontrol dan perawatan, kami tidur di pendopo ini," ujar NH, Rabu (14/1/2026) malam.
Tidur di ruang terbuka tentu jauh dari kondisi ideal, terutama bagi pasien kanker yang membutuhkan istirahat cukup dan lingkungan yang higienis. Meski demikian, NH mengaku pihak rumah sakit masih memberikan toleransi, meski pendopo tersebut sejatinya tidak diperuntukkan sebagai tempat menginap.
NH juga menyebutkan, dirinya bukan satu-satunya pasien dengan kondisi serupa. Ia kerap bertemu pasien lain asal Kampar yang terpaksa menginap di pendopo karena keterbatasan ekonomi.
"Banyak warga Kampar yang kami temui juga tidur di pendopo ini. Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Kampar bisa menyediakan rumah singgah di Pekanbaru," tuturnya.
Menurut NH, keberadaan rumah singgah sangat dibutuhkan karena proses pengobatan kanker memakan waktu lama. Untuk satu rangkaian pemeriksaan seperti laboratorium, rontgen, hingga CT scan, pasien bisa menghabiskan waktu dua hingga tiga hari setiap pekan di Pekanbaru. "Kalau radioterapi, kadang harus satu bulan penuh di sini. Mau tidak mau, ya tidur di pendopo," tambahnya.
Meski harus berjuang dengan keterbatasan tempat tinggal, NH mengaku terbantu dengan adanya jaminan kesehatan nasional. Seluruh biaya pengobatan di RSUD Arifin Achmad ditanggung BPJS Kesehatan. "Pelayanan di RSUD Arifin sangat baik. Kami pakai BPJS, tidak bayar apa-apa. Paling hanya biaya makan tambahan," katanya.
NH berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap kebutuhan logistik pasien kurang mampu, khususnya terkait tempat istirahat yang layak selama menjalani pengobatan jangka panjang. "Setidaknya masyarakat kurang mampu seperti kami punya tempat yang layak untuk beristirahat saat berobat," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi DS menyorot belum tersedianya rumah singgah bagi pasien asal Kampar beserta keluarga yang menjalani pengobatan di Pekanbaru.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kampar. "Banyak warga Kampar yang harus berobat ke rumah sakit rujukan di Pekanbaru dengan kondisi ekonomi terbatas, sehingga terpaksa menginap di pendopo rumah sakit atau tempat seadanya. Ini cukup mengkhawatirkan," ujar Sunardi, Kamis (15/1/2026).
Ia menilai, sejumlah daerah lain telah lebih dulu menyediakan rumah singgah pasien, sehingga Kampar seharusnya bisa melakukan hal serupa. "Daerah lain sudah punya rumah singgah. Kita berharap Pemerintah Kabupaten Kampar juga membuat program seperti itu," tegasnya.
Sunardi mengungkapkan, DPRD sebenarnya siap mengalokasikan anggaran melalui aspirasi dewan. Namun hingga kini, belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program atau nomenklatur kegiatan khusus terkait rumah singgah pasien.
"Anggaran bisa kita alokasikan, tapi cantolan kegiatannya tidak ada. Kami sudah berkomunikasi dengan OPD terkait, baik sosial, kesehatan, maupun bagian umum, namun belum ada program khusus," jelasnya. Ia menilai, persoalan ini kurang terpantau karena minimnya laporan. Padahal, berdasarkan informasi yang diterima, kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari satu hingga dua tahun.
Editor : Rinaldi