KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Direktur RSUD Bangkinang, dr Imawan Hardiman menegaskan persoalan ketersediaan obat di rumah sakit saat ini bukan disebabkan keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, melainkan karena pagu anggaran belanja obat dan bahan habis pakai (BHP) yang hampir habis.
Hal tersebut disampaikan dr Imawan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/7/2026).
Menurutnya, sisa pagu anggaran yang tersedia diperkirakan hanya cukup hingga Juli 2026 dengan nilai sekitar Rp2 miliar.
“Masalahnya di pagu belanja obat yang sudah sampai ambang batas. Yang tersisa sekitar Rp2 miliar lagi dan itu kami estimasikan cukup sampai Juli. Setelah itu kami tidak bisa lagi belanja obat sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, manajemen RSUD selama ini berupaya melakukan pergeseran anggaran internal agar pelayanan kesehatan tetap berjalan. Namun, langkah tersebut berdampak pada tertundanya pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan.
“Kalau kami memutar anggaran di internal, yang jadi korban adalah jasa pelayanan. Bukan hilang, tetapi pembayarannya tertunda. Konsekuensinya bisa menimbulkan gejolak pelayanan karena dokter dan tenaga kesehatan bisa komplain,” katanya.
Baca Juga: Policy Talks Nasional Jadi Momentum Kemenkum Riau Perkuat SDM Strategi Kebijakan
Menurut Imawan, kondisi tersebut menjadi dilema bagi rumah sakit karena harus memilih antara menjaga ketersediaan obat atau memastikan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan tetap lancar.
Ia juga mengungkapkan, pembatasan pagu belanja obat mulai diperketat setelah adanya temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025. Sebelumnya, rumah sakit masih dapat melakukan pembelian obat meskipun pagu awal telah terlampaui karena kebutuhan pelayanan masyarakat dianggap prioritas.
“Tahun 2025 saat pemeriksaan BPK ada teguran bahwa belanja obat harus memiliki pagu dalam perencanaan. Kalau belanja dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, dianggap berpotensi melanggar aturan,” jelasnya.
Baca Juga: Komisi II DPRD Kampar Soroti Kekosongan Obat di RSUD, Desak Pergeseran Anggaran Segera
Karena itu, pihak RSUD berharap ada solusi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk kemungkinan pergeseran anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk menambah pagu belanja obat dan BHP.
Menurut dia, arus pembayaran dari BPJS Kesehatan saat ini justru berjalan lancar sehingga persoalan utama bukan pada pemasukan rumah sakit.
“Kalau pemasukan dari BPJS sangat lancar sekarang. Jadi masalahnya bukan uang masuk, tetapi pagunya. Kalau dihitung kebutuhan obat Rp1 miliar dan BHP Rp1 miliar per bulan sampai tiga bulan ke depan, kebutuhan tambahan bisa sekitar Rp6 miliar,” ungkapnya.
Baca Juga: Danlanud RSN Hadiri Penyerahan Rafale dan Alpalhankam Strategis untuk Perkuat TNI AU
Ia menilai usulan Komisi II DPRD Kampar terkait pergeseran anggaran dapat menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang tetap berjalan normal. (kom)
Editor : M. Erizal