KAMPAR (RIAUPOS CO) - Rendahnya realisasi kegiatan menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, Senin (22/6/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Agus Risna Saputra menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan adalah sejauh mana realisasi kegiatan yang telah berjalan di Dinas PUPR, yang saat ini masih dinilai rendah.
"Diharapkan dapat mencapai realisasi hingga 85 persen pada akhir periode anggaran. Namun, saat ini tingkat realisasi masih tergolong rendah sehingga perlu adanya percepatan pelaksanaan di lapangan," harap Agus Risna.
Baca Juga: Pengucapan Sumpah PAW, Idris Gantikan Irwan Saputra di DPRD Kampar
Agus Risna menyampaikan, dalam pembahasan tersebut juga disinggung adanya penyesuaian dan transisi di internal dinas, yang dinilai turut memengaruhi capaian kinerja. Meski demikian, Komisi IV DPRD Kampar menegaskan agar kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan target kinerja.
Agus Risna meminta agar ke depan Dinas PUPR lebih fokus dan optimal dalam menjalankan program-program pembangunan di Kabupaten Kampar, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
"Dinas PUPR Kabupaten Kampar diharapkan segera melakukan percepatan realisasi kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana," harap Agus Risna.
Baca Juga: Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan Berbasis Bukti, Kemenkum Riau Ikuti Policy Talks 2026
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Hanif, mengakui realisasi pelaksanaan program hingga Juni 2026 masih berada di bawah target.
Dari target capaian sebesar 31 persen, realisasi yang tercapai baru sekitar 28 persen atau mengalami deviasi minus hampir 3 persen.
Menurut Hanif, secara ideal progres pekerjaan seharusnya sudah mencapai 40 hingga 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas PUPR.
"Kendala utamanya tentu kinerja. Anggaran sudah tertuang dalam DPA, kenapa tidak dilaksanakan. Karena itu saya sudah memerintahkan Kabid Jalan dan Jembatan untuk segera menginventarisasi seluruh kegiatan. Jika tidak ada persoalan teknis, sosial maupun administrasi, segera siapkan dokumen dan laksanakan pekerjaan," ujar Hanif.
Baca Juga: Talam Durian Pekanbaru Pecahkan Rekor MURI, Pemko Bidik Kesejahteraan UMKM
Hanif yang baru menjabat sekitar satu bulan itu mengatakan percepatan administrasi, termasuk penyusunan Owner Estimate (OE), menjadi prioritas agar proses pelelangan dapat segera dilakukan.(kom)
Editor : Edwar Yaman