PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang ada di Desa Rimbo Panjang, Kampar, Senin (24/8/2026).
Usai meninjau lokasi Karhutla tersebut, Presiden langsung melaksanakan rapat terbatas (Ratas) terkait penanganan Karhutla.
Rapat tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto serta jajaran Forkopimda Riau. Dalam rapat itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melaporkan perkembangan penanganan karhutla di wilayah Riau.
Baca Juga: IKTS dan IKPI Pekanbaru Berhasil Kumpulan 444 Kantong Darah
Kapolda menyampaikan saat ini sudah ada tiga orang pelaku karhutla yang diduga memiliki keterkaitan dengan korporasi. Ketiganya saat ini masih menjalani proses pengembangan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
"Ada tiga orang pelaku karhutla yang diduga didalangi oleh korporasi," kata Kapolda.
Menurut Herry, para pelaku diduga menggunakan modus berpura-pura memancing sebelum membakar lahan. Mereka datang ke lokasi lahan dengan alasan memancing, kemudian diduga melakukan pembakaran.
Baca Juga: Goro Massal Usai Pacu Jalur, Plt Bupati Kuansing Muklisin Sampai Turun Langsung Bersihkan Sampah
"Modusnya mereka datang ke suatu lahan, pura-pura mancing, lalu membakar lahan tersebut. Padahal mereka tidak punya lahan di situ. Saat ini masih dilakukan pengembangan," ujarnya.
Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi tersebut ditangani langsung oleh Mabes Polri. Prabowo juga meminta tiga pelaku dibawa ke Jakarta untuk proses penanganan lebih lanjut.
"Bawa ke Jakarta. Bapak Kapolri, ambil alih, dibantu juga oleh BIN," tegas Prabowo dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Jelang Kunjungan Presiden, Karhutla Masih Berasap di Rimbo Panjang
Presiden meminta pengusutan kasus dilakukan secara serius untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aksi pembakaran lahan tersebut.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, terutama apabila ditemukan keterlibatan atau dugaan peran korporasi dalam pembakaran lahan. (sol)
Editor : M. Erizal