DPRD Kampar Tetapkan Renja 2027, Sebanyak 31 Ranperda Masuk Program Prioritas

Kamaruddin • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 21:01 WIB
Juru Bicara Bapemperda Agus Candra menyerahkan daftar Propemperda 2027 kepada pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026) malam. Kamaruddin/Riaupos.co
Juru Bicara Bapemperda Agus Candra menyerahkan daftar Propemperda 2027 kepada pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026) malam. Kamaruddin/Riaupos.co

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Dari jumlah tersebut, 15 Ranperda merupakan usulan pemerintah daerah dan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Iib Nursaleh didampingi Zulpan Azmi dan Sunardi serta dihadiri Wakil Bupati Misharti, OPD unsur Forkopimda, dan sejumlah undangan lainnya di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (16/11/2026) malam.

Dalam rapat itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027. Ia menjelaskan, penyusunan program legislasi daerah tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah, hingga penetapan skala prioritas.

Baca Juga: Hampir Setahun Menunggu, Rp161,09 Miliar DBH Rohul Masih Tertahan di Pusat

Menurut Agus, Propemperda tidak boleh hanya menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi wujud komitmen politik legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.

Penyusunan Propemperda juga mengacu pada kebutuhan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.

Dari 31 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan. Ketiganya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Baca Juga: Banjir Bagansiapiapi Meluas, 9.000 KK Lebih Terdampak, Sejumlah Ruas Jalan Terendam

Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Materi yang diusulkan antara lain mencakup pengaturan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.

Usulan pembentukan desa baru tersebut meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok, Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.

Selain itu, usulan pemerintah daerah juga mencakup perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Perkuat Kerja Sama, Pengurus AMCD Silaturahmi dengan Plt Gubri 

Adapun lima Ranperda inisiatif DPRD Kampar meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah serta sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bapemperda juga melaporkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027. Beberapa di antaranya mengatur tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.

Dalam proses penyusunan tersebut, terdapat dua usulan Ranperda yang tidak dapat dilanjutkan setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum. Kedua usulan itu dinilai masih memerlukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta perlu dikaji kembali dari sisi kewenangan pemerintah daerah.

Baca Juga: Berada di Puncak Klasemen, Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17, Afghanistan Dilumat 4-0

Meski demikian, Bapemperda menegaskan bahwa Propemperda 2027 tetap terbuka terhadap pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah ditetapkan melalui mekanisme kumulatif terbuka, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir penyampaian laporan, Bapemperda secara resmi menyerahkan daftar Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan DPRD Kampar untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.

Bapemperda berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam program prioritas tersebut dapat dibahas secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Baca Juga: RAPBD Inhu 2027 Diusulkan Rp1,2 Triliun

"Seluruh proses pembahasan Ranperda tahun 2027 mendatang diharapkan berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi Kampar yang maju, adil, dan berkelanjutan," jelas Agus Candra.

 

Editor : Rinaldi
renja 2027 ranperda dprd kampar program prioritas