Sebagai satu-satunya lembaga kesenian “bentukan” pemerintah, Dewan Kesenian Riau (DKR) diharapkan merangkul semua seniman dan kelompok seniman. DKR diharapkan tidak menjadi milik ketua, pengurus, dan kelompok tertentu saja.
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - SEBENTAR lagi, suksesi kepemimpinan dan kepengurusan di Dewan Kesenian Riau (DKR) akan terjadi. Beberapa nama kandidad sudah terdengar dan berseliweran di media sosial maupun didengar langsung oleh para seniman. Nama-nama tersebut rata-rata memang dari kalangan seniman Riau, baik yang sudah lama tunak di genre masing-masing, atau yang sudah lama meninggalkan Riau dan kini kembali untuk ikut helat ini.
Yang menjadi pertanyaan penting saat ini adalah bukan siapa yang bakal memimpin DKR ke depan. Sebab, siapa pun dia, peran Gubernur Riau (Gubri) sangat besar. Orang tersebut harus mendapatkan “restu” dari Gubri yang tentu punya kalender dan visi akan seperti apa dunia kesenian Riau di masa sang Gubri memimpin Riau. Jika dia tak memiliki visi yang sama dengan Gubri, jika pun terpilih, pastilah tidak singkron ke depannya. Apalagi, dalam semua kegiatannya, DKR sangat tergantung dengan Pemrov Riau dan Gubri. Dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan, berasal dari Pemprov Riau, dan Gubri punya kendali di sana.
Kondisi ini akan terjadi benturan jika, misalnya, yang terpilih nanti bukan orang “yang diinginkan” Gubri. Dengan sistem pemilihan satu Dewan Kesenian Kabupaten/Kota (DKK) satu suara plus satu suara pengurus DKR demisioner, bisa jadi orang yang terpilih nanti bukan dari lingkaran Gubri atau orang yang diinginkannya. Jika ini terjadi, maka memang perlu menyingkronkannya agar DKR bisa bekerja dengan baik dan tentu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Lalu, seperti apakah profil calon ketua yang dianggap pas menjadi nahkoda DKR ke depan. Riau Pos berusaha menghimpun suara beberapa seniman Riau. Mereka memilik pandangan dan harapan tentang bagaimana sosok yang pas memimpin DKR, juga apa yang mesti dilakukan DKR ke depan agar bisa membangun dunia kesenian Riau agar relatif maju dan seniman tidak terkotak-kotak karenanya.
Salah satu seniman yang bersuara agak keras adalah SPN Marhalim Zaini SSn MA. Alumni Pascasarjana FIB Universitas Gadjah Mada (UGM) ini berpendapat, sosok yang pantas memimpin DKR ke depan adalah yang berpikiran terbuka, punya visi yang jelas, dan merangkul semua seniman. Menurutnya, skala prioritas yang harus dilakukannya adalah harus bisa memantapkan visinya, yakni mau dibawa ke mana DKR? Karena jika hanya berbasis pada program yang pernah ada, tanpa ada evaluasi, maka DKR sama dengan event organizer (EO) atau penyelenggara kegiatan. Setelah kegiatan selesai, usailah. Harus ada program yang berkelanjutan. Setelah itu baru kompetensi para pengurus yang membantu kinerjanya.
Bagi Marhalim, ada atau tidak adanya DKR, tak begitu signifikan bagi perjalanannya dalam meniti dunia seni. Katanya, bibilang tidak ada, mungkin secara tidak langsung ada. Tapi tidak signifikan. Apalagi dalam10 tahun terakhir, dia menganggap DKR “tiada”. Dalam konteks karya, katanya, tidak ada kontribusi DKR dalam karyanya.
“Puluhan tahun saya berkarya dalam dunia seni yang saya geluti, tak ada kontribusi penting dari DKR. Bahkan saya pernah menggerakkan aksi untuk melakukan reformasi di tubuh DKR ketika tidak dikelola dengan baik oleh para pengurusnya. Di sini jelas di mana saya berpijak. DKR harus bekerja untuk semua seniman, menjadi rumah seniman, bukan rumah sebagian seniman,” kata Marhalim kepada Riau Pos, Kamis (17/7/2025).
Marhalim sendiri pernah diberi anugerah oleh DKR pada tahun 2025, yakni gelar Seniman Pemangku Negeri (SPN). Tapi lucunya, katanya, setelah itu DKR justru tidak melibatkan para SPN ini untuk mengembangkan DKR, entah dalam hal apa pun bentuknya. Akhirnya SPN itu menjadi tidak penting, tidak ada efek apa pun, kecuali untuk gagah-gagahan belaka.
“Ini yang lucu. Mestinya para SPN ini ya diberi ruang, didukung, kalau perlu diberi insentif, minimal diberi dukungan untuk berkarya. Diminta juga kontribusinya, gagasan-gagasannya,” ujar Kepala Suku Seni Riau ini.
Sebagai seniman multitalen yang berkarya dalam berbagai genre seni, misalnya sastra dan teater, Marhalim cukup kecewa dengan pemilihan para pengurus DKR dalam beberapa periode terakhir. Belakangan, dia jadi pesimis dengan pentingnya kompetensi dalam dunia seni kita. Karena yang menonjol adalah faktor non-kompetensi, faktor kedekatan, faktor kuasa. Siapa pun tiba-tiba bisa jadi pengurus di DKR, bahkan tanpa dapat dilihat jejak karya dan aktivitasnya di dunia seni. Jadi, akhirnya, program-program hanya adopsi yang lama, tidak inovatif, tidak mengikuti perkembangan dunia seni di luar. Misalnya, siapa yang duduk memimpin Komite Sastra, Teater, Musik, Rupa, dll, mestinya punya jejak karya dan kompetensi yang jelas. Bukan asal comot karena faktor teman atau kedekatan.
“DKR harus jadi rumah seniman. Tidak hanya slogan dan jadi bahan kampanye calon ketua, tapi setelah itu, ya jadi rumah pengurus saja. DKR harus jadi ruang budaya yang inklusif. Karena harus dipahami, DKR itu milik bersama, bukan sanggar yang didirikan oleh beberapa orang. Dibuka seluas-luasnya agar komunitas seni di Riau terlibat. Bukan monoshow saja,” ujar lelaki yang juga Ketua Asosiasi Seniman Riau (Aseri) ini.
Salah satu usulan Marhalim adalah DKR membuat program-program fasilitasi bagi seniman dan komunitas seni yang sifatnya membangun ekosistem seni di Riau. Karena itulah tugas DKR: fasilitator dan advokasi. Bukan malah menganggap komunitas seni di luar DKR itu jadi lawan, sehingga sengaja dibuat jarak. Yang terjadi, DKR tak punya gagasan-gagasan baru, karena pengurusnya masih memakai gaya lama dalam tata kelola dan manajemen organisasinya. Bukan disesuaikan dengan visi dan kebutuhan perkembangan seni mutakhir.
Merujuk DKJ
Pada bagian lain, musisi Rino Dezapaty berharap orang yang akan memimpin DKR adalah sosok yang bisa mengakomodir keinginan seniman dalam konteks pengkaryaan dan bisa mengakomodir keinginan pemerintah juga. Karena, menurutnya, DKR adalah lembaga yang bisa menjadi wadah program-program yang diikuti seniman dan dibiayai pemerintah daerah.
Skala prioritas yang harus dilakukan adalah menciptakan panggung-panggung dan diskusi-diskusi perkembangan penciptaan dan pelestarian seni dan budaya. Karena kebudayaan ini memang harus di panggungkan selain dituturkan dalam bentuk tulisan, pertunjukan, maupun perekaman.
“DKR harus menjadi rumah bagi seniman tanpa mengkotak-kotakkan ruang dan proses, laman cipta dan hidangan diskusi tentang mimpi dulu, kini, dan masa depan,” jelas pentolan kelompok musik etnik Melayu, Riau Rhythm ini.
Dalam karirnya bermusik, Rino pernah mendapatkan penghargaan dari DKR. Yakni mendapat penata musik terbaik pada iven komite musik Rarak Cipta Musik dan Pingat Kejohanan Tari pada tahun 2000 hingga 2003 pernah. Tahun 2012, Rino juga masuk nominasi SPN Bidang Musik. Sayangnya, katanya, di tahun berikutnya penghargaan yang bernilai tinggi itu akhirnya tak pernah ada lagi tanpa ada alasan pasti.
Menurut Rino, dalam pemilihan Ketua dan Pengurus DKR, bisa merujuk seperti pemilihan Dewan Kesenian Kesenian Jakarta (DKJ). Pemilihan seperti memilih calon legislatif, karena itu akan menghasilkan orang orang yang mempunyai value tinggi dan mempunyai kepentingan bersama melalui fit and proper test oleh pemerintah dan tim panelis yang mumpuni seperti Piagam Jakarta. Jadi, ketua dan siapa-siapa yang duduk di komite-komite, langsung dipilih. Bukan ketua yang menunjuk siapa yang duduk di komite.
“Saya berharap, DKR bisa menjalankan program yang selama ini saya nilai lumayan baik dan bisa benar-benar menjadi rumah besar bagi seniman dan budayawan di Riau,” ujarnya musisi yang sering melakukan tur ke Eropa dan Amerika ini.
Penghargaan Berkesinambungan
Hampir sama dengan Marhalim dan Rino, menurut koreografer Iwan Irawan Permadi, yang pantas memegang tampuk DKR ke depan adalah orang yang mengerti dengan manajemen kesenian dan tidak memiliki kepentingan kelompok. Bisa menyatukan semua kelompok. Juga punya niat baik dalam memajukan dunia kesenian di Riau secara keseluruhan. Bagi Iwan, DKR harus berfungsi sebagai pengembangan kesenian, bukan lagi membina dan melestarikan, dan mestinya peduli dengan kehidupan para seniman.
Bagi Iwan, DKR mestinya tetap penting bagi seniman sebagai sebuah wadah organisasi, maka ketua dan orang-orang yang dipilih menjadi pengurusnya dengan duduk di berbagai komite mesti memiliki kompetensi. Sayangnya, kata Iwan, selama ini mereka yang duduk di berbagai komite tersebut masih belum bisa merangkul semua kelompok seniman dan masih mementingnya kelompoknya sendiri. DKR haruslah menjadi rumah bagi semua seniman, bukan hanya seniman tertentu.
“Saya pernah mendapatkan anugerah SPN, dan saya berterima kasih untuk itu. Tapi, menurut saya, penghargaan seperti itu tidak terlalu penting. Tapi menurut saya, penghargaan itu haruslah yang bisa memberikan kehidupan berkelanjutan bagi sang seniman,” jelas lelaki yang tunak menyelenggarakan Pastakom setiap tahun ini.
Mitra Sejajar Pemerintah
Sementara itu, kartunis senior Riau, Furqon LW, calon nahkoda DKR ke depan harus memiliki tiga hal yang baik. Yakni punya akses baik ke pemerintahan, punya kemampuan baik dalam manajerial berorganisasi, dan punya hubungan baik ke seniman. Dia juga harus menguatkan posisi DKR itu sendiri. Secara posisi, DKR adalah mitra sejajar pemerintah dalam mengurus kesenian. Tapi lucunya, kata dia, pengurus DKR itu diangkat dan dilantik dengan SK gubernur. Di mana sejajarnya?
“Maka DKR perlu dikuatkan dalam regulasi. Dalam konteks kekinian tentulah Perda Pemajuan Kebudayaan,” ujar lelaki yang pernah menginisiasi terbitnya majalah kartun dan komik, Si Kari ini.
Furqon juga menjelaskan, dalam upaya membangun ekosistem berkesenian yang ideal, peran DKR sebagai regulator berkesenian tentu sangat vital. Bila peran itu berjalan baik, ekosistem terbangun, otomatis sangat membantu seniman dalam berkarya. Untuk itu, siapa pun ketuanya dan pengurusnya, DKR harus dibangun dengan baik. Di masa-masa sebelumnya, dia melihat ada pengurus yang kompeten di bidangnya, juga ada yang seperti tidak mengerti apa yang harus dikerjakannya.
Dia berharap, posisi DKR terus diperkuat. Setelah posisinya diperkuat, DKR ke depan hendaknya punya “peta jalan” membangun ekosistem berkesenian di Riau. Peta jalan ini mestilah melibatkan dewan kesenian kabupaten/kota, sehingga DKR punya visi yang jelas dan misi yang terukur. Tidak terjebak menjadi event organizer, sekedar membuat program-progam tahunan.***