Masyarakat adat Desa Gajah Bertalut dan 8 desa lainnya di sepanjang aliran Sungai Subayang merasa tak dipercaya pemerintah bisa mengelola hutan tetap lestari dengan pendekatan adat turun-temurun yang sudah dilakukan. Mereka bahkan merasa tak pernah merasakan kemerdekaan karena selalu dicurigai dan dikontrol oleh pemerintah.
KAMPAR (RIAUPOS.CO) - PERJUANGAN masyarakat Desa Gajah Bertalut agar desa dan hutan mereka dikeluarkan dari kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, sudah berlangsung sangat lama. Resminya mereka melakukannya pada tahun 2013, namun sebenarnya sejak dulu masyarakat sudah menentang masuknya kawasan desa dan hutan adat dalam hutan lindung yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1983 tersebut.
Ada sembilan desa di sepanjang Sungai Subayang yang masuk dalam kawasan suaka margasatwa tersebut. Selain Gajah Bertalut, kedelapan desa lainnya adalah Desa Tanjung Belit, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Aur Kuning, Terusan, Subayang Jaya, dan desa paling hulu yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, yakni Desa Pangkalan Serai. Dan semua desa tersebut menentang desa dan hutan mereka masuk kawasan suaka margasatwa. Mereka merasa dianggap tak ada. Tak eksis. Disamakan dengan flora dan fauna yang ada di hutan tersebut.
Padahal, umur nenek moyang mereka yang tinggal di kawasan itu mungkin sudah tak terhitung. Bisa ribuan tahun. Pusat Desa Gajah Betalut sendiri, kata Badul Aziz, sudah pindah beberapa kali karena berbagai alasan. Pusat perkampungan yang sekarang mereka tempati, umurnya sudah ratusan tahun. Salah satu bukti yang masih tersisa adalah sebuah jenjang rumah dari beton yang dibangun zaman Belanda bertarikh 1841 yang ada persis di depan balai desa. Kata Badul, terjadi banjir besar kala itu –menurut cerita orang tua mereka secara turun-temurun-- yang membuat hampir seluruh rumah hanyut dan menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu yang masih tertinggal adalah tangga rumah terbuat dari beton tersebut. Rumahnya sendiri hanyut oleh banjir bandang.
“Sebelum pindah ke sini, pusat perkampungan ada di seberang. Menurut cerita secara turun-temurun, di kampung seberang itu terjadi serangan nyamuk ganas yang membuat banyak penduduk sakit dan meninggal. Akhirnya dipindah ke sini sampai sekarang. Itu setelah kemerdekaan. Sebelum pindah ke seberang itu, pusat kampung berada agak ke bagian hilir sungai, di Koto Tuo,” ujar Badul Aziz.
Sebelumnya, sore menjelang Magrib setelah mencari ikan, Badul mengajak singgah ke kampung seberang itu sambil melihat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang baru diperbaiki. Di sana, jarak rumah satu dengan yang lainnya lebih renggang dan tanahnya lebih datar dibanding di kampung yang sekarang. Ada lapangan sepakbola di sana yang secara berkala digunakan para pemuda dan masyarakat untuk bermain dan pernah mengadakan turnamen yang diikuti banyak klub dari berbagai desa di sepanjang Sungai Subayang. Rumah kepala desa yang sekarang, Zuber, juga ada di kampung seberang itu. Sayangnya, kampung itu sepi. Banyak rumah yang kosong. Kata Badul, penduduknya banyak yang pindah ke desa lain, atau malah ke daerah lain seperti Lipat Kain, Pekanbaru atau merantau luar Riau.
Agar kampung seberang dan kampung inti terhubung, dulu rencananya mau dibangun jembatan layang pada zaman bupatinya Azis Zaenal. Kontruksi di dua sisinya sudah dibangun lumayan megah. Sayangnya, setelah Azis Zaenal meninggal, penggantinya yang juga wakilnya, Catur Sugeng Susanto --juga bupati lain setelah itu-- tak meneruskan proyel tersebut. Yang terlihat sekarang, dua bangunan kontruksi di kanan dan kiri sungai, mangkrak, meskipun masih terlihat kokoh. Masyarakat pun untuk pergi ke kampung seberang harus menggunakan perahu motor Robin. Padahal jaraknya tak sampai 100 meter.
Pada zaman Bupati Azis Zaenal juga, dibangun jalan penghubung antardesa meskipun hanya bisa dilalui sepeda motor. Jalan-jalan itu masih terawat hingga kini. Sayangnya, belum selesai pembangunannya –terutama jembatan-jembatan kecil yang jumlahnya banyak— sang bupati meninggal. Akhirnya, jalan-jalan tersebut tak benar-benar terhubung karena masih banyak banyak jembatan kecil yang pembangunannya tak diteruskan. Proyek dihentikan oleh bupati penggantinya hingga kini.
Di kampung seberang itu juga menjadi tempat pembangunan PLTS. Ini bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Desa Tertinggal tahun 2015. Sudah sejak lama masyarakat di sepanjang Sungai Subayang mendambakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kesembilan desa itu sudah sama-sama membuat proposal, namun hanya beberapa desa saja di bagian hilir yang sudah dialiri listrik. Sementara desa lain di bagian hulu, termasuk Gajah Bertalut, sampai sekarang belum juga. Beberapa tahun lalu PLN melakukan pemasangan tiang listrik. Sampai juga ke desa-desa di hulu. Namun sampai sekarang hanya tiang yang kini sudah banyak yang karatan itu yang terlihat. Kabel, apalagi arus, tak juga masuk.
PLTS bantuan pemerintah ini membuat masyarakat gembira. Meski hanya mendapatkan jatah satu lampu per rumah dan hanya hidup di malam hari selama 10 jam, bagi mereka sudah cukup. Mereka tak lagi mengandalkan mesin diesel milik desa maupun pribadi lagi dengan biaya operasional tinggi. Dengan teknologi solar ini, mereka hanya melakukan perawatan saja. Sayangnya, umur PLTS ini tidak lama. Sudah beberapa kali rusak. Terakhir, belum setahun yang lalu, mengalami kerusakan total. Akhirnya mereka menggunakan dana desa sebesar Rp130 juta untuk memperbaikinya. Mereka mengundang dua orang teknisi asal Kabupaten Siak. Saat rusak pertama kali, mereka menggunakan teknisi dari Pekanbaru, tapi tak lama rusak lagi.
“Kami tetap bersyukur dengan kondisi ini karena menunggu PLN seperti menunggu sesuatu yang tak mungkin,” kata Badul Aziz dengan kemarahan yang ditahan.
***
SELAMA Badul Aziz menjelaskan kondisi yang dialami masyarakat, Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Gajah Bertalut, Bardi Kardinal, dan Sekdes Suherman, sesekali memberi penambahan dan penekanan. Sementara perangkat desa lainnya, termasuk beberapa kepala dusun dan masyarakat, hanya ikut mendengarkan dengan seksama.
Kata Bardi, apa yang terjadi pada desanya dan desa lainnya di Bukit Rimbang Baling ini seperti sebuah anomali. Juga ironi. Oleh Pemkab Kampar, mereka diakui sebagai pengelola hutan adat. Ada SK-nya. Tapi perjuangan mereka hingga ke Mahkamah Agung (MA), tak pernah tembus. Alasannya tetap sama, desa-desa mereka berada di kawasan hutan margasatwa. Salah satu kawasan hutan lindung yang dianggap sebagai penjaga bumi: untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang bernilai tinggi yang harus dilestarikan. Juga untuk menjaga sumber air Sungai Subayang dan anak-anak sungainya.
Kata Bardi, juga disampaikan Badul dan Suherman, pemerintah pusat lebih menganggap penting hewan dan tumbuh-tumbuhannya ketimbang ribuan manusia yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Padahal, dari dulu masyarakat di sana punya cara tersendiri dalam melestarikan hutan tersebut. Mereka tak akan menebang kayu besar untuk dijual. Padahal harganya tinggi sejak dulu. Mereka hanya mencari kayu besar untuk kebutuhan membangun rumah dan membuat perahu. Adat mereka melarang merusak hutan dan ekosistemnya karena itu juga menjadi sumber kehidupan mereka. Dan itu terbukti, hingga sekarang hutan mereka lestari. Itu berbeda dengan hutan-hutan di darah hilir dekat pusat kecamatan di Desa Gema. Di kanan kiri sudah berubah menjadi kebun sawit. Baik dalam skala kecil oleh masyarakat maupun oleh perusahaan.
“Pemerintah seolah tak percaya dengan kami para ninik mamak pemangku adat dan seluruh masyarakat di semua desa yang ada di si sini bisa merawat hutan,” kata Bardi.
Padahal, tuturnya, masyarakat adat sudah punya pola-pola sendiri dalam menjaga hutan. Misalnya, di kawasan hutan yang mereka jaga saat ini, ada sekitar 3.000 kayu besar dengan berbagai jenis yang tak boleh ditebang oleh siapa pun dengan tujuan apa pun. Secara pribadi, beberapa orang kaya pecinta lingkungan dari India dan daerah lain di Indonesia, pernah datang melihat kayu-kayu berumur ratusan tahun tersebut. Jaraknya dari kampung puluhan kilometer di dalam hutan. Mereka kemudian “membeli” kayu tersebut. Mereka memberi uang kepada ninik mamak tetua adat sebagai kompensasi untuk perawatan dan perlindungan agar pohon-pohon tersebut tak ditebang. Uang tersebut digunakan untuk biaya membangun dan renovasi masjid, untuk berbagai kebutuhan pemuda, dan kegiatan ninik mamak.
Yang menyedihkan, oleh pemerintah pusat, keberadaan mereka tak diakui. Gerak-gerik masyarakat terus dicurigai dan diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau yang saat ini merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Semasa Presiden Joko Widodo, lembaga ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BKSDA mendirikan kantor pembantu di pinggir Sungai Subayang, sebagai tempat para petugasnya yang mengawasi kawasan ini. Kata Bardi dan Badul, beberapa waktu lalu, saat tengah malam, ada drone yang terbang di atas desa mereka dan desa-desa lain. Dari kabar yang beredar, itu drone milik petugas patroli BKSDA.
“Bayangkanlah, kami hidup dalam kontrol mereka,” ucap Bardi lagi.
Yang aneh, meskipun pemerintah pusat tak mengakui secara langsung keberadaan mereka sebagai pemilik lahan, semua desa mendapatkan dana desa yang besarannya sama dengan yang diberikan pemerintah ke desa lainnya di Indonesia. Saat pemilu presiden maupun legistalatif, mereka dilibatkan. Begitu juga saat kontestasi politik tingkat lokal, baik kabupaten maupun provinsi, suara mereka diperlukan. Namun, mereka tak punya hak atas tanah yang mereka tempati, bahkan meski kepemilikan komunal (adat/desa). BKSDA hanya memutihkan tanah untuk perkampungan, tapi tanpa surat apa pun. Memang, mereka tak pernah diusir oleh pemerintah, tapi, kata Bardi, Badul, dan Suherman, mereka siap kalau dipindahkan ke tempat lain. Asal diberi lahan dan punya hak legal atas kepemilikan tanah tersebut.
“Kami bukan orang-orang yang pelawan atau berperilaku keras. Kami patuh kepada pemerintah. Namun kami diperlakukan seperti ini. Tak dipercaya untuk mengelola hutan yang turun-temurun kami rawat. Mungkin dalam peta, kampung-kampung yang ada di sepanjang Sungai Subayang ini tak ada. Dianggap hutan rimba tempat hewan dan tumbuhan. Padahal kami masih manusia,” ujar Bardi sambil tersenyum penuh makna.
“Kami dan semua penduduk di semua desa di sini, hanya mendengar Indonesia pernah merdeka dari Belanda.Tapi pada kenyataannya, kami tak pernah merasakan kemerdekaan itu. Kami tak pernah benar-benar merdeka,” sambung Badul Aziz.
***
PAGI di hari Kamis (30/11/2025), saat sarapan, Suherman mengangsurkan lauk ikan yang digoreng kering yang sudah dicampur dengan sambal cabai rawit. Itu ikan-ikan pantau dan kapiak yang ditangkap Badul Aziz dan Rolis Chandra sore hari kemarin.
“Cobalah… manis rasa ikannya,” kata lelaki yang pada Selasa sebelumnya menjemput rombongan media tour di Desa Gema bersama beberapa warga desa itu. Sekdes Gajah Bertalut itu sendiri yang menjadi “sopir” salah satu perahu motor.
Suherman bercerita, jumlah penduduk Desa Gajah Bertalut saat ini 427 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 127. Dari jumlah itu, saat ini ada lima pemuda desa yang sedang kuliah di Pekanbaru. Di desa ini hanya ada sekolah SD. SMP dan SMA tak ada. Untuk melanjutkan ke SMP, anak-anak desanya harus bersampan ke desa sebelah, ke hulu, yakni Desa Aur Kuning. Untuk melanjutkan ke jenjang SMA, anak-anak Gajah Bertalut harus bersampan lebih jauh lagi, yakni ke Desa Gema maupun Lipat Kain. Kebanyakan mereka harus ngekos di sana karena untuk transportasi pergi-pulang, biayanya sangat mahal. Meski orangtuanya memiliki perahu motor sendiri, biaya beli minyak sangat besar. Ini belum lagi kalau Sungai Subayang airnya sedang tinggi di musim hujan, atau malah sedang dangkal di musim kemarau, banyak kapal motor yang tak bisa berlayar.
Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah, memang jarang orangtua yang bisa mengirim anaknya ke kota untuk kuliah. Kata Suherman, jika pun ada, pasti orangtua yang benar-benar ingin anaknya bisa mengubah nasib keluarganya. Sebab, dengan penghasilan dari menakik getah karet dan lainnya, biaya kuliah sekarang dianggap sangat besar dan berat.
“Biasanya kami pinjam uang ke toke ojol (getah, red) untuk bayar kuliah. Lalu kami mencicil dengan memotong setiap hasil getah yang kami setor ke mereka. Lunasnya bisa itungan tahun. Kalau harga getah sedang anjlok, meranalah kami. Bisa beli beras saja sudah syukur,” ujar Suherman yang diiyakan oleh Bardi.***
Editor : Bayu Saputra