Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dalam membangun dan mengembangkan karya seni agar bisa mendapatkan apresiasi secara ekonomi oleh masyarakat. Perlu kolaborasi yang kuat berbagai pihak, termasuk seniman dan pemerintah.
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau –dalam hal ini Bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dinas Pariwisata (Dispar) Riau-- punya kewajiban membantu kegiatan seniman berbagai genre untuk terus berkembang, terutama dari sisi hilirnya: promosi dan penjualannya. Untuk semua seni yang masuk dalam 17 subsektor Ekraf, tak terkecuali seni rupa. Salah satu mengapa didirikan Riau Kreatif Hub (RCH) adalah untuk itu. Yakni mendisplai karya para seniman agar diketahui masyarakat. Muaranya adalah karya itu sampai kepada masyarakat sebagai konsumen dan pengguna. Baik dibeli maupun disewa.
Kadispar Riau, Tekad Perbatas Setia Dewa, yang menjadi pembicara utama diskusi, menjelaskan itu dalam program diskusi seni rupa, Spanram, yang diselenggarakan Galeri Hang Nadim (GHN) di Kafe Anjungan, Kawasan Bandar Serai, Rabu (4/3/2026) lalu. Hadir dalam diskusi tersebut beberapa seniman rupa. Di antaranya Kepala GHN Furqon LW, salah satu pendiri GHN Bens Sani yang menjadi moderator, Beni Riaw, Ketua Perkumpulan Kaligrafi dan Zukhrufah Indonesia (Perkazi) Riau M Rafles Anwar, Ari Sharidan, Johan Fikri, Yelmi Nanda, Eko Fazra, Eko Faizin, Yulianto, Ade Greden Donora, Dhani Pramata, Jati Yono, dan beberapa seniman lainnya.
Tekad mengakui, sarana dan prasarana yang ada di RCH saat ini memang masih banyak kekurangan, namun pihaknya akan terus menambah kekurangan itu. Dia juga berjanji akan memperbaiki pelayanan dan program yang saat ini dipegang oleh beberapa seniman yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Namun, pada intinya, didirikannya RCH oleh Gubernur Riau (Gubri) ketika itu, H Syamsuar, adalah dalam rangka mendukung kegiatan seniman dan para pelaku seni kreatif lainnya agar punya ruang dalam memperkenalkan gagasan dan hasil kerja mereka kepada masyarakat.
“Semua seniman dan pelaku ekonomi kreatif boleh dan dipersilakan memanfaatkan RCH. Kalau ada masalah dan kesulitan silakan hubungi kami di Dispar Riau. Kita carikan jalan keluarnya,” ujar mantan Kadispar Kabupaten Siak yang belum lama diangkat menjadi Kadispar Riau ini.
Tekad mengakui, sebagai pejabat baru, dia ingin bertemu banyak seniman dan pelaku ekraf, dan ingin tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk itu dia selalu berusaha hadir dalam setiap acara apa pun yang dilakukan oleh seniman. Selain ingin mengenal seniman dan pelaku ekraf secara baik, dia juga ingin tahu masalah dan persoalan apa yang dirasakan seniman dan pelaku ekraf dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerja mereka.
Selain memanfaatkan RCH sebagai tempat mendisplai karya dan kegiatan kreatif lainnya, Tekad juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh GHN yang membuat divisi art dealer. Sebuah divisi yang mengurus tentang jual-beli karya seni rupa. Art dealer dibentuk dalam upaya memasarkan karya seni rupa, baik dalam jual-beli maupun sewa-menyewa. Misalnya, sebuah hotel, perkantoran, perusahaan besar, pusat perbelanjaan, dan lainnya, yang hampir semuanya memerlukan karya seni dalam ruang-ruang mereka, diperkenalkan dengan karya-karya seni rupa seniman Riau. Mereka yang membuat pola jual-belinya seperti apa, atau sewa-menyewanya bagaimana. Art dealer ini juga mencari pembeli atau kolektor seni rupa di Riau dan daerah lainnya.
Di banyak daerah yang dunia seni (rupa)-nya maju, kata Tekad, peran pemerintah daerahnya juga sangat kuat dalam membangun ekosistem seni dan pariwisatanya. Misalnya di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, atau Bali, dan daerah lainnya, dunia kesenian mereka maju karena dilibatkan dalam mendukung pembangunan pariwisata. Tentu ada peraturan daerah yang dibuat untuk mendukung pergerakan menuju kemajuan tersebut.
Menurut Tekad, ide ini sangat baik, dan pihaknya akan membantu dalam bentuk kebijakan pemerintah. Katanya, jika tak bisa melalui Peraturan Gubernur (Pergub), bisa saja dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kadispar agar perkantoran, perusahaan, hotel, mal, dan yang lainnya itu memanfaatkan karya seni yang dihasilkan para seniman Riau. Baik menyewa atau langsung jual-beli.
Kemudian, Tekad juga membahas tentang usulan membuat identitas jalan, gedung perkantoran, dan nama-nama gedung dan lainnya menggunakan font Arab Melayu khas Riau. Menurutnya itu ide bagus dan sesuai dengan misi kebudayaan masyarakat Melayu Riau. Jika identitas ini bisa dibuat dan diterapkan, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Sama seperti upaya menjual atau sewa-menyewa karya seni tadi, bisa dibuat peraturan berupa Pergub atau surat edaran Dispar Riau bekerja sama dengan OPD lainnya seperti Dinas Kebudayaan (Disbud) Riau.
“Nanti kita duduk bersama lagi membahas masalah ini secara detil. Intinya, kami dari Dispar Riau siap membantu lewat kebijakan atau aturan,” tambah Tekad.
Secara luas, Tekad menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata –termasuk di dalamnya dunia seni—perlu kerja sama dan dilakukan bersama-sama secara terintegrasi antar-OPD. Dia mencontohkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), dan beberapa daerah lainnya di sana, semua OPD mendukung pembangunan pariwisata tersebut dengan antusias. Misalnya, saat musim panen tiba, Dinas Pertanian membuat Festival Panen Raya. Begitu juga OPD lainnya. Yang terjadi, puluhan hingga ratusan festival yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim dalam mendukung kunjungan pariwisata. Yang terjadi, Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten dengan kunjungan wisata tertinggi. Dengan begitu, seluruh komponen yang dihasilkan oleh masyarakat –termasuk karya seni— juga terserap dengan baik.
“Kita di Riau sebenarnya punya potensi besar mengembangkan wisata budaya ini. Kita punya Festival Pacu Jalur di Kuansing, Bakar Tongkang di Rokan Hilir, Perang Air di Kepulauan Meranti, dan banyak lainnya di berbagai daerah. Tinggal bagaimana mengelola dengan menambahkan festival-festival budaya lainnya yang bisa menyedot wisatawan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jadi, kita tak tergantung hanya mengandalkan wisata alam saja,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, Beni Riaw mendukung agar Dispar Riau membuat surat edaran tentang penjualan atau penyewaan karya seni rupa agar hotel, perkantoran, BUMD, BUMN atau perusahaan besar di Riau bisa menyerapnya. Menurutnya, perusahaan besar seperti Bank Riau Kepri, Bumi Siak Pusako, Pertamina Hulu Rokan dan seluruh anak perusahaan, juga perusahaan lain, semestinya menyediakan bujet pembelian barang seni sebagai hiasan ruang-ruang mereka. Ini terlihat, hampir di semua ruangan mereka terpajang karya seni, tetapi entah dibeli di mana.
Selain itu, dia juga mempertanyakan sistem perekrutan para pengurus masing-masing bidang seni di RCH. Menurutnya, selama ini dilakukan tidak transparan, karena tiba-tiba sudah terpilih orang-orangnya tanpa ada assessment yang melibatkan para seniman di bidang masing-masing. Menurutnya, jika RCH benar-benar “diberikan” kepada pelaku ekonomi kreatif, maka proses pemilihan pengurusnya harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar mereka yang memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing bisa ikut dan akan ditemukan orang-orang terbaik.
“Yang terjadi, tiba-tiba nama-namanya sudah ada dan kami para seniman tak tahu kapan dan bagaimana proses pemilihannya,” ujar salah satu musisi yang lumayan tunak di Riau ini.
Pada kesempatan lain, perupa Jati Yono mengusulkan agar dibuat semacam pasar seni di RCH. Menurutnya, Pasar Seni ini bisa dibuat dengan melibatkan seluruh 17 subsektor Ekraf, bukan hanya seni rupa. Dengan banyaknya genre seni dan pelaku ekonomi kreatif yang terlibat, akan kelihatan gairahnya. Beberapa daerah seperti di Solo (Jateng), kegiatan seperti ini sudah jamak dilakukan. Menurutnya, kegiatan seperti ini lebih bermarwah dibanding menyewakan karya seni ke perkantoran, hotel, dan lainnya.
“Pasar seni ini bisa melibatkan masyarakat secara luas. Para seniman, pelaku UMKM, juga masyarakat umum,” jelas Jati.
Sementara itu, Muhammad Rafles Anwar, menyampaikan, perlunya menjaga dan terus mengembangkan khat Arab Melayu. Kata dia, di zaman dulu, para orang tua dan leluhur lebih pandai menulis Arab Melayu ketimbang huruf Latin. Sekarang, katanya, anak-anak muda Riau sudah jarang yang memahami tulisan Arab Melayu. Menurut Rafles, hal ini harus dikembangkan lagi.
“Harus ada yang terus menggemakan dan memperjuangkan khat Arab Melayu sebagai font khas Riau. Dalam posisi ini, pemerintah bisa mendorongnya lewat lomba khat Arab Melayu ini,” ujar lelaki yang sering menjadi juri dalam berbagai penyelenggaraan MTQ ini.
Menanggapi berbagai masukan peserta diskusi ini, Kadispar setuju dan akan membicarakannya secara khusus dengan para pemangku kepentingan, baik bidang kesenian, Ekraf, dan kalangan lainnya. Dia juga akan mencoba merangkul perusahaan daerah seperti PHR Bank Riau Kepri, dll, agar mendukung ekosistem dunia seni di Riau. Soal assessment pengelola RCH, dia berjanji akan memperbaikinya dengan lebih transparan dan terbuka dalam perekrutannya.
“Terima kasih atas semua usulan dan masukannya, kita memang harus membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, para seniman, siapa pun yang terlibat dalam hal ini. Untuk sementara ini, kita akan coba menyisipkan kegiatan-kegiatan kesenian, termasuk mendisplai karya seni ini pada festival-festival pariwisata besar yang sudah ada, selain di RCH dan ruang-ruang lainnya,” ujar Tekad.
Soal pasar seni yang diusulkan Jati dan tentang penyewaan karya seni seperti ide pembuatan art dealer, Kepala GHN, Furqon LW, menjelaskan, dari sisi GHN hal itu dianggap salah satu yang memungkinkan. Sebab, pada kenyataannya, semua ruangan perkantoran perusahaan besar di Riau, baik BUMD maupun BUMN, juga hotel dan lainnya, memajang karya seni. Hanya saja, selama ini kita tak tahu barangnya dibeli atau disuplai dari mana karena sering belum terlihat khas Melayu Riau-nya. Sebagai pengelola galeri, menurutnya, hal itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para seniman di Riau.
“Lalu soal pasar seni, sebenarnya sudah sering dilakukan, baik oleh seniman sendiri atau oleh Disbud dan Dispar. Hanya saja, selama ini masih terkesan apa adanya. Dan ini perlu dikelola dengan lebih serius lagi,” ujar Furqon.
Furqon juga menjelaskan, dalam perjalanan GHN selama 6 tahun, sudah memberi warna dalam dunia seni rupa di Riau. Sebagai galeri partikelir satu-satunya di Pekanbaru, GHN sudah sering mengadakan pameran, banyak mendapat kunjungan dan apresiasi dari masyarakat, dan menguntungkan secara ekonomi yang bisa menghidupi diri sendiri.
“Dari tempat yang kecil ini kami sudah mencoba membangun ekosistem seni rupa lewat GHN ini. Kami berharap ekosistem seni rupa ini akan terbangun dengan baik dan lebih luas lagi di Riau sehingga dunia seni rupa kita akan terus berkembang secara positif. Sebagai pemilik regulasi, kami perlu dukungan semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah,” ujar kartunis senior Riau ini.***
hary b koriun/ riau pos
FOTO BERSAMA: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas Setia Dewa (duduk, tengah), foto bersama dengan pengurus Galeri Hang Nadim (GHN) dan para peserta diskusi di kawasan Bandar Serai, Pekanbaru, belum lama ini.
Editor : Bayu Saputra