Menurut Adhari Donora, dunia seni-budaya memasuki babak baru. Tidak terpaku pada akar tradisi yang tetap dihormati, tetapi juga merangkul teknologi, kritik sosial, serta hal-hal yang baru yang terus berkembang tanpa bisa dicegah.
PERKEMBANGAN dunia seni-budaya telah melampaui batas-batas ruang, administrasi, dan segala bentuk tatanan tradisional lainnya. Kondisi ini terjadi karena pemikiran menuju ke arah baru, ke arah yang berbeda (other, liyan) terus digali dengan prespektif-prespektif yang tidak biasa. Menjadi berbeda memang memerlukan keberanian dan keuletan, semacam sebuah perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sama, tidak seragam. Seperti seekor kambing, sapi, atau itik yang memilih keluar dari kawanannya yang digiring seorang anak gembala.
Hal situ adalah rangkuman dari pemikiran seorang pelaku dan pemikir seni kontenporer Riau, Adhari Donora, yang terus mencari sesuatu yang tidak seragam dalam tatanan seni-budaya di tempat asal dan lahirnya yang masih mengutamakan monokultur sebagai alas berpikir. Monokultur yang dipertahankan itu, menurutnya, tidak sepenuhnya salah. Tetapi dunia terus berjalan ke depan dengan temuan-temuan baru dan hal-hal baru yang kadang berbeda dengan monokultur tradisional yang memunculkan dialektika, alih-alih sebuah persilangan.
Provinsi Riau, katanya, yang secara historis dikenal sebagai pusat ekonomi ekstraktif berbasis minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit, tengah mengalami metamorfosis kultural yang signifikan pada pertengahan dekade 2020-an. Periode 2025 hingga awal 2026 menandai sebuah titik balik atau turning point dalam sejarah perkembangan seni-budaya di wilayah ini. Pergeseran ini tidak hanya terjadi pada tataran produksi artistik semata, melainkan menyentuh akar struktural pengorganisasian sosial, model ekonomi kreatif, dan paradigma kebijakan publik.
Baca Juga: Pameran HikayArt Goro Galeri Hang Nadim 2026, Mencari Makna Gotong-Royong dalam Seni Rupa
Dia melihat, analisis komprehensif mengenai ekosistem kreatif Riau dengan fokus khusus pada kemunculan dan peran strategis kolektif seni sebagai salah satu katalisator perubahan. Berbeda dengan model-model kebudayaan sebelumnya yang cenderung terpolarisasi antara “seni tradisi” dan “seni modern urban”, lanskap Riau hari ini diwarnai oleh fluiditas, hibriditas, dan interkonektivitas yang tinggi. Menurutnya, istilah “ekosistem” bukan lagi metafora, tetapi deskripsi akurat jaringan yang saling bergantung antara infrastruktur negara seperti Riau Creative Hub (RCH), otoritas kebijakan seperti Dewan Kesenian Riau (DKR), Galeri Hang Nadim (GHN), hingga gerakan akar rumput yang progresif seperti Suku Seni Riau, Nonblok Ekosistem dan lain sebagainya.
Dia berpendapat, “Di tengah tantangan bencana ekologis dan transformasi ekonomi digital, seni di Riau tidak lagi berdiri di menara gading, melainkan turun ke jalan, masuk ke dalam laboratorium sains warga (citizen science), dan bernegosiasi di meja birokrasi, dengan menciptakan sebuah model ketahanan budaya yang unik di Sumatra,” kata lelaki yang biasa dipanggil Ade Greden ini kepada Riau Pos, belum lama ini.
***
SECARA khusus, dia bicara tentang Nonblok, sebuah ekosistem seni di Pekanbaru yang dia kurasi dan gawangi. Dalam membedah anatomi ekosistem kreatif Riau, kata dia, Nonblok Ekosistem menempati posisi yang unik dan krusial. Kehadirannya bukan sekadar penambahan jumlah komunitas seni di Pekanbaru, melainkan representasi dari masuknya paradigma baru dalam berkesenian yang melampaui batas-batas disiplin konvensional.
Menurutnya, Nonblok Ekosistem mendefinisikan dirinya sebagai “Laboratorium Seni dan Budaya Kontemporer” (Contemporary Art and Culture Laboratory). Penggunaan kata “Laboratorium”, jelasnya, sangat intensional; menyiratkan sebuah ruang untuk uji coba, kegagalan yang produktif, dan proses yang lebih dihargai daripada s produk akhir yang estetis. Ini membedakan Nonblok dari model sanggar tradisional di Riau yang umumnya berfokus pada pelestarian pakem atau pelatihan keterampilan pertunjukan atau model seni yang lain.
Nomenklatur Nonblok kata alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini, dapat dimaknai secara berlapis. Dalam konteks geopolitik historis, Gerakan Non-Blok adalah penolakan untuk memihak pada kekuatan hegemoni Barat atau Timur. Dalam konteks ekosistem kreatif Riau, Nonblok merepresentasikan otonomi artistik dan penolakan terhadap dikotomi yang membatasi.
Dia menjabarkan, filosofi ini tercermin dalam kemampuan ekosistem ini untuk bergerak cair di antara berbagai spektrum antara lokal dan global, yakni menggunakan teknologi digital dan wacana seni media baru (global) untuk merespons isu-isu lokal Riau. Misalnya, seperti ekologi gambut dan perkebunan sawit. Kemudian, antara seni dan sains, yakni mengintegrasikan pendekatan artistik dengan metodologi ilmiah atau aktivisme lingkungan, sebagaimana terlihat dalam kolaborasi mereka dengan lembaga lingkungan hidup yang telah dilakukan selama ini.
Meski berpikiran cenderung “berbeda” Ade Greden tetap menerima kehadiran negara (baca: pemerintah dalam tingkatan apa pun) dalam ekosistem seni-budaya dalam skala yang lebih luas. Kata dia, jika Nonblok Ekosistem adalah software yang eksperimental, maka RCH adalah hardware yang disediakan oleh negara, dalam hal ini Pemprov Riau. Diresmikan pada Juli 2024, menurutnya, keberadaan RCH sepanjang tahun 2025 dan memasuki 2026 telah mengubah peta spasial kreativitas di Pekanbaru dan Riau.
“Tantangan utama dari pembangunan infrastruktur kreatif di Indonesia adalah sindrom ‘gedung kosong’ atau monumen mati,” ujar lelaki yang juga menyelesaikan masternya pada Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Namun, katanya, laporan lapangan menunjukkan bahwa RCH telah berhasil menghindari nasib tersebut. Indikator utamanya adalah pola aktivitas yang “mulai hidup menjelang malam dan akhir pekan”. Ini menunjukkan bahwa manajemen RCH memahami bioritme komunitas kreatif yang tidak bekerja dalam jam kantor 9-to-5. RCH difungsikan sebagai pusat konvergensi bagi 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari seni rupa, desain komunikasi visual, hingga kuliner. Skala cakupan ini memaksa terjadinya perjumpaan lintas disiplin. Seorang desainer aplikasi mungkin duduk bersebelahan dengan pengrajin tenun, menciptakan peluang kolaborasi yang tidak mungkin terjadi jika mereka bekerja di studio masing-masing yang terisolasi.
Menurutnya, keberhasilan RCH tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi pada programatiknya. RCH menetapkan lima fungsi utama: akselerasi, inkubasi, promosi, kurasi, dan penerbitan. Kelima pilar ini dirancang untuk mengindustrialisasi kreativitas Riau, mengubah talenta mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
“Hibriditas pengelolaan ini adalah kunci stabilitas ekosistem Riau pada 2026, di mana ketegangan antara negara dan seniman independen dapat diredam melalui kolaborasi institusional,” kata lelaki kelahiran Pekanbaru ini.
***
DALAM hal lembaga kesenian lainnya, Ade menjelaskan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan kebudayaan, Dewan Kesenian Riau (DKR) memegang peranan vital dalam memberikan legitimasi dan arah ideologis. Periode 2025-2026 ditandai oleh transisi kepemimpinan yang membawa implikasi besar terhadap arah estetika seni Riau. Pada Musyawarah Seniman Daerah (Musenda) yang digelar pada September 2025 menghasilkan keputusan penting dengan terpilihnya Jefrizal (Jefri Al Malay) sebagai Ketua Umum DKR untuk masa khidmat 2025–2030. Implikasi dari kepemimpinan Jefri Al Malay diharapkan akan membawa DKR ke arah yang lebih metodologis. Seni tidak hanya dilihat sebagai pertunjukan, tetapi sebagai objek kajian, preservasi berbasis data, dan pengembangan yang terukur secara akemis. Ini sejalan dengan tren global di mana kebijakan seni semakin berbasis bukti (evidence-based policy).
Dia juga menyinggung bahwa kekuatan ekosistem ini akan semakin diperkokoh oleh dukungan legislatif. Sudah sejak lama dibahas di DPRD Riau untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberadaan regulasi ini seharusnya memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi aktivitas DKR, RCH, dan komunitas. Ini adalah fondasi legal yang menjamin bahwa “pemajuan kebudayaan” adalah kewajiban negara, bukan kedermawanan insidental pejabat.
Di luar struktur formal negara, Ade melihat keberadaan Suku Seni Riau yang memainkan peran sangat vital sebagai inkubator talenta muda. Kelompok ini mengisi kekosongan pendidikan seni formal di sekolah-sekolah umum. Dia mencontohkan, instusi yang dipimpin Marhalim Zaini ini berinisiatif membuat Sekolah Budaya yang dijalankan yang menawarkan model pendidikan alternatif yang radikal. Dengan kurikulum berbasis “Praktik Penciptaan Karya Seni”, Sekolah Budaya, menurutnya, menolak pendekatan teoretis kering yang sering ditemukan di ruang kelas konvensional. Puncak dari proses ini adalah SBX (Sekolah Budaya Exhibition), yang pada edisi 2025 terus menjadi ajang pembuktian talenta generasi baru Riau.
Dia melanjutkan, salah satu kontribusi konseptual terbesar Suku Seni Riau adalah Riau Mangrove Art & Cultural Festival. Festival ini mendesentralisasi seni dari pusat kota (Pekanbaru) ke wilayah pesisir ekologis (mangrove) di Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Bengkalis, jauh di pesisir Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dalam konteks Riau yang sering berhadapan dengan abrasi dan kerusakan pesisir, ujar Ade, festival ini adalah bentuk Seni Lingkungan (Eco-Art).
“Suku Seni Riau menggunakan seni pertunjukan untuk menarik perhatian publik pada isu konservasi mangrove. Ini sejalan dengan semangat kebanyakan komunitas seni di Riau yang juga mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam praktik artistik mereka. Hal ini membuktikan bahwa di Riau, seniman adalah juga aktivis lingkungan garda depan,” kata salah seorang di balik pendirian Yayasan Sikukeluang ini.
Pada bagian lain, sebagai etalase utama seni rupa di Riau, dia melihat Galeri Hang Nadim (GHN) yang berlokasi di kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai) memegang otoritas dalam menentukan apa yang dianggap sebagai “seni rupa Riau” hari ini. Dia mencontohkan, tradisi pameran akhir tahun bertajuk Re-Post pada akhir 2025 –dan saat ini sedang melakukan pameran bertajuk HikayArt Goro-- adalah mekanisme evaluasi diri ekosistem. Menurutnya, pameran-pameran ini menunjukkan capaian estetika seniman rup Riau sepanjang tahun. Kurasi reflektif ini penting untuk mencegah stagnasi dan mendorong seniman untuk terus berinovasi.
Pameran lintas usia seperti Alih Imajinasi juga menunjukkan inklusivitas GHN dalam merangkul berbagai generasi perupa, memecah sekat senioritas yang seringkali menghambat regenerasi dalam dunia seni rupa.
Sebagai sebuah refleksi, dia melihat ekosistem kreatif Riau pada 2025–2026 bekerja melalui mekanisme saling-silang (cross-pollination) yang dinamis. Riau pada tahun 2026 telah berhasil melampaui fase “pembangunan fisik” menuju fase “pematangan ekosistem”. Keberadaan Nonblok Ekosistem, Suku Seni, GHN, dan lainnya menjadi sangat vital dalam konfigurasi ini karena ia mencegah ekosistem menjadi kaku dan birokratis. Dengan kelincahannya, Nonblok menyuntikkan gagasan-gagasan progresif (seperti citizen science dan hibrida dalam program-programnya) ke dalam aliran darah kebudayaan Riau. Lembaga seni lainnya juga melakukan hal yang berbeda dan terus bersinergi.
“Sinergi menciptakan keseimbangan kekuasaan yang sehat. Riau tidak lagi bergantung pada satu tokoh sentral atau satu sumber dana, melainkan bertumpu pada jaringan kolaboratif yang mampu bertahan menghadapi guncangan dan perubahan politik,” jelasnya lagi.
Dia melihat, masa depan seni di Riau masih menghormati akar tradisi namun berani merangkul teknologi, kritik sosial, dan kebebasan interpretasi. Dalam lanskap inilah, pelaku seni apa pun adalah semangat zaman Riau yang baru: tidak terblok pada masa lalu, tidak terblok pada birokrasi, tetapi bebas merdeka menentukan nasib kebudayaannya sendiri.***
Editor : Bayu Saputra