SELATPANJANG RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menggelar rapat konsolidasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengaku, rapat tersebut menindaklanjuti rangkaian kerja sama yang telah dibangun selama ini. Termasuk rampungnya fasilitas pinjaman Rp100 miliar untuk menutupi pembiayaan pembangunan daerah guna mendukung sektor infrastruktur dasar sejak 2022 lalu.
Sekda yang didampingi Kepala BPKAD Irmansyah menerangkan, rapat tersebut berlangsung di Pekanbaru, Selasa (25/2).
“Dukungan pembiayaan dari BRK Syariah sangat membantu kemajuan pembangunan di Kepulauan Meranti. Alhamdulillah, pemkab sudah menyelesaikan pembiayaan tersebut dengan baik. Kami siap melanjutkan kerja sama ini dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Untuk selanjutnya terdapat beberapa kerja sama yang bakal mereka susun. Termasuk juga pembiayaan keuangan peningkatan infrastruktur dasar hingga pembiayaan untuk menutupi keterlambatan pencairan dana transfer.
“Konsep kerja sama ini menindaklanjuti peraturan pemerintah yang baru yang diberikan kemudahan bagi pemerintah daerah. Kemudahan itu untuk menutupi sumber pembayaan melalui bank daerah,” teranganya.
Meskipun demikian, konsep ini tetap akan ditawarkan kepada Bupati Kepulauan Meranti H Asmar sebagai salah satu alternatif guna mengurai potensi stagnasi pembangunan infrastruktur dasar dampak pemangkasan DAK dan DAU Spesifik tahun anggaran 2025.
“Untuk pembiayaan infrastruktur dasar juga boleh. Selain itu juga boleh untuk menutupi belanja wajib jelang DBH diterima. Ini alternatif jadi nanti tetap kami tawarkan kepala daerah agar target pembangunan tidak stagnan sepanjang 2025 ini dampak pemangkasan pusat itu,” tambahnya.
Direktur Pembiayaan BRK Syariah Helwin Yunus mengungkapkan apresiasinya atas keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti dalam menyelesaikan pembiayaan yang diberikan pada 2022 lalu.
Helwin menyatakan, BRK Syariah siap melanjutkan kerja sama setelah melakukan kajian terhadap perubahan regulasi terkait pembiayaan daerah.
“Saat ini, kami sedang meninjau aturan terbaru dari Kementerian Keuangan sebelum melanjutkan kerja sama pembiayaan tersebut,” jelas Helwin didampingi Branch Manager BRK Syariah Selatpanjang, Abdul Rohim.(gem)
Editor : Arif Oktafian