SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) - Tangkap peluang Program Strategis Nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tak mau ketinggalan untuk ikut mengusulkan bantuan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengaku usulan tersebut adalah langkah mereka untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin yang masuk dalam sesil I dan II Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) daerah setempat.
"Program nasional sekolah rakyat itu sudah diusulkan OPD yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Bambang pada pertengahan bulan lalu kepada Kementerian Sosial," ujar Muzamil Baharudin.
Usulan tersebut turut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, kepada Riaupos.co, Senin (5/5/2025) siang. Menurutnya pembiayaan pembangunan sekolah ini nantinya diakomodir sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan dua kategori.
Kategori pertama besaran anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp79 milliar. Sementara untuk kategori kedua sebesar Rp179 milliar setiap daerah. Untuk itu, Bambag mengaku bahwa pihaknya telah mengajukan sebidang tanah 6,4 hektare yang tidak jauh dari SMA Negeri 3 Selatpanjang sebagai titik lokasi usulan pembangunan sekolah rakyat tersebut.
"Syarat usulan yang ditetapkan oleh Kemensos itu minimal lahan seluas 5 hektare. Tapi lahan yang kami usulkan lebih dari itu, seluas 6,4 hektare. Berkas kami telah diverifikasi. Tinggal menunggu tahapan survei dari pihak kementerian terkait," terangnya.
Dari informasi yang ia terima, gambaran Bambang tahap pertama akan dibangun sebanyak 53 unit dengan ditargetkan rampung Juni 2025 mendatang. Sementara sisa 147 unit selesai oleh pemerintah pusat akhir tahun ini.
Sekolah ini tetap merujuk pada lembaga pendidikan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya sama seperti sekolah terpadu yang diidamkan oleh meraka terdahulu.
"Membangun sekolah terpadu memang menjadi idaman kita sejak lama. Bahkan lahan yang kita ajukan itu dulunya untuk membangun sekolah yang sama, sekolah terpadu. Nantinya jika ini disetujui usulan kapasitas jenjang SD dapat menampung 2.500 anak, SMP 1.500 anak dan tingkat SMA 1.000 anak," tuturnya.
Untuk itu ia cukup optimis dan berharap Kepulauan Meranti masuk dalam daftar salah satu daerah prioritas atas program tersebut.
"Kalau melihat dari kondisi, daerah kita masuk. Tapi itu nanti pusat yang putuskan melalui hasil survei yang mereka laksanakan," ujarnya.
Karena menurut Bambang, jika berkaca dari angka kemiskinan yang menyelimuti Kepulauan Meranti, saat ini cukup berpengaruh besar terhadap buruknya dunia pendidikan daerah setempat.
"Tingkat kemiskinan kita masih tinggi, setara 23,15 persen. Selain itu prevalensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih rendah 69,64 poin.
Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi sama rendah rendah setara 4,81 persen. Makanya kita berharap Meranti masuk dalam skala prioritas hingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik," terangnya.(wir)
Editor : Edwar Yaman