SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Belasan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terancam gagal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Dari total 1.678 nama yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat 15 orang calon yang datanya bermasalah.
Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menjelaskan kesalahan terjadi pada penempatan formasi yang tidak sesuai dengan usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Untuk itu, pihaknya segera melakukan upaya perbaikan.
“Hari ini kami bergerak ke BKN untuk melakukan perbaikan. Selain saya, upaya ini juga dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Pak Bambang Suprianto,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Sementara itu, sebanyak 1.663 calon PPPK Paruh Waktu lainnya yang tidak bermasalah sudah dapat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai syarat lanjutan dari pemerintah pusat. Proses ini dibuka hingga batas akhir pada 22 September 2025.
“Yang tidak bermasalah sudah bisa mengisi DRH. Sementara yang bermasalah masih menunggu hasil perbaikan yang sedang kami tempuh. Mudah-mudahan selesai tepat waktu,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Pemkab Kepulauan Meranti telah menyampaikan usulan formasi PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tepat waktu, yakni pada 20 Agustus 2025 lalu.
Dari total 1.678 usulan, terdiri dari honorer kategori R3 sebanyak 1.160 orang, R4 sebanyak 517 orang, dan R5 berjumlah 1 orang.
Rinciannya, untuk R3 meliputi guru 100 orang, tenaga kesehatan 18 orang, dan tenaga teknis 1.042 orang. Sedangkan R4 dan R5 terdiri dari guru 31 orang, tenaga kesehatan 17 orang, serta tenaga teknis 470 orang.
Laporan Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor : M. Erizal