SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai perhatian. Bukan hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga soal jaminan halal yang kini menjadi tuntutan penting masyarakat.
Hingga kini, MBG baru menyentuh 11 sekolah dengan 2.995 murid penerima manfaat. Padahal jumlah pelajar di Meranti mencapai tidak kurang dari 28.000 orang. Artinya, mayoritas anak masih belum merasakan program yang dijanjikan pemerintah pusat.
Meskipun demikian jumlah dapur akan bertambah dalam waktu dekat. Seperti dapur Desa Lemang dan bebeberapa titik lokasi lainnya. Demikian disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tebingtinggi, Suryani, kepada Riaupos.co, Senin (29/9/2025).
Untuk itu ia menangaku telah mengimbau seluruh seluruh mitra memenuhi mekanisme tersebut. Baik yang sudah berjalan maupun belum hingga batas akhir sertifikasi halal yang ditetapkan hingga Oktober 2025 mendatang.
Begitupula mekanisme pengawasan yang akan mereka lakukan. Seperti persediaan bahan-bahan dipastikan berasal dari pasar lokal dan telah melalui pernyataan halal resmi.
"Kita memastikan semua makanan yang disalurkan halal. Bahkan setiap yayasan pelaksana diwajibkan memiliki Penyelia Halal agar pengawasan berjalan konsisten," jelasnya.
Namun, jaminan halal bukan satu-satunya masalah. Masih banyak dapur penyedia MBG yang belum terverifikasi, sehingga distribusi makanan belum bisa merata. Dari 14 titik dapur yang lolos verifikasi halal dan higienis, baru sebagian kecil yang sudah beroperasi penuh.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya oleh sejumlah masyarakat, orang tua siswa dan sekolah. Seperti yang dipertanyakan oleh Ketua HMI Muhammd Ilham. "Apakah ada jaminan halal dan gizi yang hanya dinikmati segelintir siswa, sementara ribuan lainnya harus menunggu?" ujarnya
Lebih jauh, pengawasan halal yang diwajibkan melalui penyelia juga berpotensi menjadi formalitas semata jika tidak disertai pengawasan lapangan yang ketat. Sebab, praktik di dapur dan rantai pasok makanan seringkali menyimpan celah yang sulit dipantau.
Suryani mengklaim bahwa sejauh ini pelaksanaan MBG tidak mengalami kendala berarti. Namun, ia mengaku bahwa publik tetap berharap ada evaluasi serius. "Bagaimana pemerintah memastikan kehalalan bukan sekadar label, melainkan benar-benar terjaga hingga ke meja makan anak-anak sekolah," ujarnya.
Ilham, menilai program MBG yang sedang berjalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mengapresiasi adanya komitmen halal dalam program ini, tetapi mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada aspek formalitas.
"Halal itu bukan sekadar label atau pernyataan di atas kertas. Yang lebih penting adalah pengawasan ketat dari hulu ke hilir, mulai dari dapur, distribusi, hingga sampai ke piring anak-anak. Kalau hanya berpatokan pada dokumen, ada risiko masyarakat dirugikan," tegas Ilham.
Ia juga menyoroti keterbatasan cakupan program yang baru menjangkau 2.995 siswa dari total hampir 28.000 pelajar di Meranti. "Pertanyaannya, kenapa program nasional sebesar ini hanya menyentuh sebagian kecil siswa? Apakah karena kendala dapur, SDM, atau ada masalah dalam manajemen anggaran? Pemerintah harus transparan menjawabnya," ujar Ilham.
Menurutnya, aspek halal dan bergizi tidak boleh dipisahkan. Jika satu terabaikan, program MBG kehilangan ruh utamanya. "Anak-anak tidak hanya butuh makanan yang halal, tapi juga bergizi, merata, dan berkesinambungan. Kalau yang merasakan hanya segelintir, maka keadilan sosialnya patut dipertanyakan," tambahnya.
Ilham menekankan agar Pemkab Meranti segera mempercepat verifikasi dapur, memperluas akses, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. "Kami di HMI siap ikut mengawasi agar program ini benar-benar berpihak pada umat, bukan sekadar pencitraan di atas panggung politik," pungkasnya.
Editor : Rinaldi