Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Meski TKD Terpangkas Habis-habisan, Asumsi DAU Meranti 2026 Justru Naik dari Sebelumnya

Wira Saputra • Senin, 13 Oktober 2025 | 18:45 WIB
Sekda Meranti Bambang Suprianto
Sekda Meranti Bambang Suprianto

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Di tengah kabar pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara nasional dalam Rancangan APBN 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti justru mencatat satu kabar menarik.

Asumsi pemerintah daerah setempat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan dari tahun ini.

Berdasarkan surat resmi dari Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025, alokasi TKD untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 tercatat sebesar Rp852 miliar.

Angka ini memang turun sekitar Rp106 miliar atau 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp950 miliar.

Namun di tengah tren penurunan itu, komponen DAU justru melonjak tajam, dari semula Rp450 miliar menjadi Rp557 miliar.

“Memang benar, sebagian besar pos penerimaan kita menurun, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan sektor migas,” ungkap Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, kepada Riau Pos, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, DBH tahun 2025 yang semula sebesar Rp191 miliar turun menjadi Rp67 miliar. Begitu juga pendapatan dari migas yang anjlok dari Rp74 miliar menjadi Rp28 miliar.

Adapun royalti pertambangan umum ikut terkoreksi, dari Rp2,5 miliar pada 2025 menjadi Rp750 juta pada 2026.

Meski begitu, Bambang menyebut ada sisi positif yang ikut mengangkat asumsi DAU tahun depan. Kenaikan DAU itu menurutnya tidak lepas dari penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Semakin banyak ASN yang diangkat, semakin besar pula komponen belanja pegawai yang dihitung dalam formula DAU,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski secara total TKD menurun, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian belanja dan efisiensi fiskal, sambil memastikan kebutuhan dasar pelayanan publik tetap terjamin.

“Fokus kita menjaga agar belanja wajib, terutama gaji, tunjangan, dan layanan dasar masyarakat tetap aman,” tutup Bambang.

Editor : M. Erizal
#Dana Alokasi Umum (DAU) #TKD Dipangkas #Pemkab Kepulauan Meranti