SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Setelah lebih dari satu dekade terhenti, proyek Pelabuhan Dorak di Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya kembali menggeliat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti memastikan tahun ini menjadi titik balik kebangkitan pelabuhan strategis yang digadang-gadang bakal menjadi pintu gerbang logistik dan domestik utama Riau bagian pesisir.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti M Fahri menegaskan, pemkab kini menyiapkan langkah serius untuk membuka jalan kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut. Salah satu tahapan krusial yang tengah dikebut adalah pembebasan lahan seluas 3.187 meter persegi yang akan dijadikan pintu masuk utama Pelabuhan Dorak.
"Ini bagian vital. Tanpa pembebasan lahan, pembangunan lanjutan oleh Kementerian Perhubungan tidak bisa dimulai. Jadi kami pastikan semua proses berjalan sesuai tahapan," tegas Fahri, Selasa (21/10/2025).
Saat ini, Pemkab Meranti tengah menempuh sejumlah tahapan teknis. Dimulai dari menyediakan anggaran dalam APBD Perubahan 2025, pelaksanaan studi kelayakan (FS), identifikasi perkiraan biaya ganti rugi, hingga pembentukan Daftar Penilai Pengadaan Tanah (DPPT) dan penunjukan appraisal.
"Kalau semua berjalan lancar, pembebasan lahan bisa rampung di awal tahun anggaran 2026. Setelah itu, lahan langsung kita hibahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Tahapan ini menjadi hibah kedua, setelah pada tahun 2024 lalu Pemkab Meranti lebih dulu menyerahkan lahan seluas 74.324 meter persegi kepada Kemenhub sebagai aset dasar kawasan pelabuhan.
Di tingkat pusat, langkah lanjutan juga terus bergulir. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kini tengah menuntaskan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Detail Engineering Desain (DED).
"Beberapa hari lalu kami sudah menggelar audiensi virtual bersama Ditjen Hubla. Mereka menargetkan pembangunan fisik bisa dimulai tahun anggaran 2026 mendatang," ungkap Fahri.
Dalam kesempatan yang sama, Muzamil, perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti yang ikut memaparkan kondisi aktual. Ia menyampaikan bahwa hingga kini wilayahnya belum memiliki sarana pelabuhan laut resmi, meski sudah 17 tahun sejak pemekaran daerah.
"Hal ini tentu sangat penting bagi masyarakat. Dengan letak geografis Meranti yang terdiri dari banyak pulau dan berada di jalur lintas perbatasan, sarana pelabuhan menjadi kebutuhan vital untuk mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi warga," terang Muzamil.
Ia menegaskan, melalui audiensi beberapa hari lalu, pemerintah daerah telah menyampaikan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses perencanaan dan pembangunan pelabuhan.
"Kami berkomitmen memperjuangkan terwujudnya sarana pelabuhan ini demi kemudahan akses transportasi masyarakat, baik untuk perjalanan domestik maupun mancanegara. Karena itu, kami sangat berharap dukungan penuh dari Kemenhub agar pembangunan ini dapat segera terlaksana," ujarnya penuh harap.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Anto Julianto, menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab Meranti.
"Kami menyambut baik usulan, berbagai kendala, serta masukan yang disampaikan. Semua kami terima dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan ke depan. Semoga rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat segera terwujud," kata Anto Julianto.
Sebagaimana diketahui, proyek Pelabuhan Dorak Port sejatinya telah dimulai sejak 2012 melalui skema multiyears 2012–2014 dengan total anggaran Rp92 miliar. Namun, hingga 2013, progresnya baru mencapai 40,7 persen dengan serapan anggaran sekitar Rp41,66 miliar, sebelum akhirnya mandek akibat persoalan hukum.
Kini, setelah belasan tahun tertunda, semangat baru mulai menyala. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan keseriusan Kementerian Perhubungan, proyek yang lama terbengkalai itu diharapkan menjadi simbol kebangkitan transportasi laut dan ekonomi pesisir Meranti.
"Dorak harus hidup kembali. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol Meranti bangkit dan terkoneksi," tutup Fahri optimistis.
Editor : Rinaldi