SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Langkah ini dimulai setelah draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan kepada DPRD beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, penyerahan dokumen KUA-PPAS menjadi langkah penting dalam siklus penganggaran daerah.
Melalui dokumen itu, pemerintah dan DPRD kini memasuki tahap pembahasan teknis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan diserahkannya KUA-PPAS ke DPRD, pembahasan RAPBD 2026 sudah memasuki tahap lanjutan. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD sedang menyusun agenda pembahasan dan sinkronisasi program antar-perangkat daerah,” jelas Bambang, Rabu (12/11).
Bambang mengungkapkan, dalam draf awal KUA-PPAS, besaran RAPBD 2026 diproyeksikan Rp1,241 triliun, namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena akan mengalami penyesuaian pada tahap pembahasan berikutnya.
“Nilai Rp1,241 triliun itu masih bersifat proyeksi awal. Angka ini bisa bergeser karena akan ada tahapan usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada komisi-komisi DPRD. Proses ini penting untuk menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan dan prioritas daerah,” terang Bambang.
Menurutnya, mekanisme DIM akan menjadi ruang bagi setiap OPD untuk memperjelas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta argumentasi teknis yang menjadi dasar alokasi dana. “Melalui DIM, kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki arah dan manfaat yang jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan, pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaannya.
“Kita tidak ingin anggaran hanya besar di angka, tapi kecil dimanfaat. Karena itu, setiap program harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut, prioritas RAPBD 2026 diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penguatan kualitas pendidikan.
“Seluruh tahapan ini diharapkan tuntas sesuai jadwal agar RAPBD 2026 dapat disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program di tahun depan tidak mengalami keterlambatan,” kata Bambang.(wir)
Editor : Rindra Yasin