SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Untuk menjamin kelancaran tugas dan kenyamanan kerja kepala daerah, Pemkab Kepulauan Meranti akhirnya memutuskan memindahkan kediaman Bupati AKBP (Purn) H Asmar ke rumah sewa yang baru di Jalan Pramuka, Kecamatan Tebingtinggi.
Kepala Bagian Umum Setdakab Meranti, M Gafur memastikan bahwa langkah tersebut sepenuhnya wajar, mendesak, dan dilakukan atas dasar kepentingan daerah.
“Kami pastikan keputusan ini bukan tanpa dasar. Rumah dinas lama tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan besar. Sementara Bupati harus tetap bekerja optimal,” tegas M Gafur kepada Riaupos.co, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, kondisi rumah dinas resmi yang menjadi aset daerah sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Struktur bangunan, fasilitas pendukung, hingga kelayakan ruang kerja dinilai tidak memenuhi standar rumah jabatan kepala daerah sebagaimana ketentuan Kemendagri.
Pemkab Meranti kini menunggu hasil kajian teknis dan kesiapan anggaran untuk proses renovasi. Situasi tersebut membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan selain menyiapkan hunian alternatif.
“Proses renovasi membutuhkan waktu, mulai dari perencanaan sampai tender. Tidak mungkin Bupati menjalankan tugas negara dari rumah yang tidak aman dan tidak representatif,” jelasnya.
Karena itu, memilih rumah mantan Bupati Irwan Nasir yang dinilai sebagai opsi paling cepat dan paling logis. Rumah tersebut siap pakai, berada di lokasi strategis, serta telah memenuhi standar ruang tamu resmi, area kerja, hingga aspek keamanan.
“Pertimbangan kami jelas agar efektif, efisiensi, dan keselamatan. Sewa jauh lebih hemat daripada membangun baru atau merenovasi total rumah lama,” papar Gafur.
Ia menegaskan bahwa pemindahan ini hanya bersifat sementara sampai rumah dinas resmi selesai ditata ulang. Tidak ada motif lain selain menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Begitu renovasi tuntas, Bupati tentu akan kembali menempati rumah jabatan milik negara. Ini murni solusi transisi,” ujarnya.
Terakhir, Gafur menekankan bahwa seluruh proses penyewaan dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap dokumen, perhitungan biaya, hingga justifikasi teknis sudah dikaji dan diverifikasi. Semua sesuai aturan,” tutupnya.(wir)