SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) --Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan RAPBD 2026.
Jawaban itu dibacakan langsung oleh Bupati H Asmar di depan Ketua DPRD Meranti Khalid dan anggota, beserta Forkopimda, hingga undangan lainnya, di Balai Sidang, Selasa (25/11/2025).
H Asmar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang memberi masukan atas rancangan APBD 2026. Ia menilai pandangan fraksi merupakan ruang untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Semua masukan DPRD sudah kami cermati dan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD dan pentingnya menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya transfer pusat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah lanjutnya, telah mengidentifikasi potensi penerimaan baru, menata ulang rekonsiliasi perpajakan dengan perusahaan besar, hingga menerapkan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS.
Termasuk komitmennya dalam meningkatkan kapasitas aparatur melalui diklat di berbagai lembaga keuangan negara serta menyiapkan regulasi pemungutan pajak yang lebih mutakhir. Sementara itu, revisi Perda Pajak Daerah masih menunggu hasil pembahasan Pansus DPRD.
Di sisi lain, Asmar mengakui bahwa belanja modal pada RAPBD 2026 mengalami penurunan akibat keterbatasan fiskal. Meski begitu, ia memastikan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama.
Untuk itu, ia meminta sinergi DPRD dalam menetapkan program prioritas, termasuk pembangunan jalan poros antar desa yang banyak diusulkan melalui Pokir DPRD.
Ia menegaskan kembali komitmen terhadap mandatory spending, seperti anggaran pendidikan yang mencapai 44 persen serta infrastruktur 26 persen.
"Untuk menutup keterbatasan fiskal, Pemkab terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam upaya memaksimalkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil," terangnya.
Sejumlah program daerah juga diarahkan selaras dengan Proyek Strategis Nasional, seperti program makan bergizi gratis, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan koperasi daerah.
Menanggapi dorongan fraksi terkait layanan kesehatan digital, Pemkab menyebutkan bahwa penggunaan Mobile JKN di fasilitas kesehatan sudah berjalan untuk mempermudah antrean, sementara sistem manual tetap disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemkab juga berencana memanfaatkan Mess Pemda sebagai rumah singgah bagi pasien asal Meranti yang berobat ke Pekanbaru.
Editor : Rinaldi