SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 hingga 22 Desember masih jauh dari target. Dari total target sebesar Rp264.632.779.894, realisasi yang berhasil dibukukan baru mencapai Rp110.599.459.057 atau sekitar 41,8 persen.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti menunjukkan, menjelang penutupan tahun anggaran, lebih dari separuh target PAD belum tercapai, dengan selisih mencapai sekitar Rp154 miliar.
Kabid Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi Bapenda Kepulauan Meranti, Rio Hilmi, mengakui capaian tersebut masih belum ideal. Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan kinerja antar-pos PAD, terutama pada sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
"Secara umum, memang belum semua komponen PAD bergerak optimal. Ada pos yang kinerjanya cukup baik, namun ada juga yang realisasinya jauh di bawah target," ujar Rio Hilmi kepada Riaupos.co, kemarin (23/12/2025) sore.
Berdasarkan rincian data, retribusi daerah menjadi penyumbang paling stabil dengan realisasi Rp60.724.997.024 dari target Rp69.923.912.397 atau sekitar 86,8 persen. Sementara pajak daerah terealisasi Rp22.785.087.120 dari target Rp38.994.384.750 atau sekitar 58,4 persen.
Namun, kinerja tersebut kontras dengan pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari deviden bagian dari penerimaan laba bersih dari bank daerah.
Pasalnya dari gambaran yang ditargetkan sebesar Rp125.735.602.065, hanya terealisasi Rp11.377.682.707 atau hanya sekitar 9 persen.
"Target pada pos pengelolaan kekayaan daerah memang cukup besar. Realisasinya sangat bergantung pada kinerja dan setoran dividen bank daerah serta waktu pencatatan pendapatan yang tidak selalu bisa masuk dalam tahun berjalan," jelas Rio.
Adapun pos lain-lain PAD yang sah juga belum menunjukkan kinerja maksimal. Dari target Rp29.978.880.682, realisasi baru mencapai Rp15.711.692.205, atau sekitar 52,4 persen.
Rio menambahkan, Bapenda terus melakukan optimalisasi pemungutan pada sisa waktu tahun anggaran, meski ruang percepatan relatif terbatas. Evaluasi menyeluruh, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah ke depan.
"Capaian ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama dalam penetapan target PAD agar lebih realistis dan berbasis potensi riil daerah, termasuk pembenahan tata kelola BUMD yang saat ini sedang berjalan dan menjadi atensi kepala daerah," tegasnya.
Rendahnya realisasi PAD tersebut dinilai berpotensi berdampak pada ruang fiskal daerah, khususnya dalam membiayai program prioritas dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Editor : Rinaldi