SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 belum mampu menembus separuh target, meskipun sektor retribusi daerah hampir mencapai target penuh.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti mencatat, dari total target PAD sebesar Rp264.632.779.894, realisasi yang masuk baru mencapai Rp117.405.099.616,80 atau sekitar 44,36 persen. Artinya, masih terdapat selisih lebih dari Rp147 miliar yang belum terealisasi.
Di tengah capaian agregat yang masih rendah tersebut, sektor retribusi daerah justru tampil sangat kuat. Dari target Rp69.923.912.397, realisasi telah mencapai Rp66.921.961.189,18 atau sekitar 95,7 persen, menjadikannya kontributor paling stabil dalam struktur PAD.
Sementara itu, pajak daerah juga menunjukkan performa cukup baik dengan realisasi Rp23.334.150.142,70 dari target Rp38.994.384.750 atau sekitar 59,8 persen.
Namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat total PAD secara signifikan karena tersendatnya pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mayoritas bersumber dari dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Riau Kepri Syariah.
Dari target sebesar Rp125.735.602.065, realisasi yang tercatat baru Rp11.377.682.707 atau sekitar 9,05 persen.
Kabid Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi Bapenda Kepulauan Meranti, Rio Hilmi, mengatakan realisasi pada pos tersebut sangat bergantung pada kebijakan pembagian laba bank serta waktu pencairan dividen yang tidak selalu bisa masuk dalam tahun anggaran berjalan.
“Dividen penyertaan modal di BRKS memang menjadi salah satu komponen besar PAD. Tapi penyalurannya tergantung hasil RUPS dan jadwal pembagian laba dari pihak bank. Jadi tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan di daerah,” ujar Rio kepada Riaupos.co, Rabu (14/1/2026)
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi catatan penting dalam penyusunan target PAD ke depan agar lebih realistis dan tidak terlalu bertumpu pada pendapatan yang sifatnya tidak pasti.
Selain itu, pos lain-lain PAD yang sah juga belum maksimal. Dari target Rp29.978.880.682, realisasi baru mencapai Rp15.771.305.577,92 atau sekitar 52,6 persen.
Menurut Rio, Bapenda terus mengoptimalkan sektor-sektor yang bisa dipacu langsung, seperti pajak dan retribusi, melalui intensifikasi dan penguatan sistem pemungutan. Namun, tanpa kontribusi signifikan dari dividen penyertaan modal, ruang fiskal daerah tetap akan terbatas.
“Kalau dividen belum masuk sesuai target, tentu berdampak ke kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan. Ini juga mempengaruhi ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat,” pungkasnya. (wir)
Editor : M. Erizal