SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai forum untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan kabupaten.
Kehadiran kepala daerah dalam Rakernas ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah kabupaten. Mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Asmar hadir bersama sejumlah pejabat terkait. Di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Marwan, Kepala Bagian Ekonomi Sukri, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Edi, serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rony.
Rakernas XVII APKASI tahun 2026 yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” diikuti oleh ratusan bupati dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Januari 2026.
Menurut Bupati Asmar, Forum APKASI menjadi ruang penting bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan kondisi riil daerah, sekaligus mencari solusi bersama terhadap keterbatasan anggaran dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi banyak wilayah, termasuk daerah kepulauan.
“Melalui Rakernas ini, pemerintah kabupaten dapat menyamakan arah kebijakan dengan pemerintah pusat, sekaligus memperjuangkan kebutuhan daerah agar program nasional benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Selain sesi pleno, Rakernas juga diisi dengan diskusi tematik dan pertemuan antar-daerah yang membahas strategi penguatan ekonomi lokal, pemanfaatan potensi unggulan kabupaten, serta penyelarasan perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antarkabupaten untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama dalam situasi keterbatasan fiskal dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga aktif memberi masukan dalam perumusan program nasional agar selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.(wir)
Editor : Edwar Yaman