SELATPANJANG(RIAUPOS.CO)-Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti menarik kembali pengelolaan ambulans laut yang sebelumnya dibantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan menegaskan bahwa seluruh operasional kini berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk menertibkan tata kelola aset daerah sekaligus memastikan layanan rujukan kesehatan masyarakat kepulauan berjalan sesuai regulasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian SH MM melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Yurnalita SST MKM menegaskan, ambulans laut merupakan aset milik pemerintah daerah yang secara aturan tidak boleh dikelola oleh pihak di luar instansi pelayanan kesehatan.
“Ambulans laut ini adalah aset daerah. Karena itu pengelolaannya harus ditarik kembali ke Dinas Kesehatan dan tidak boleh dikelola pihak lain, termasuk pihak ketiga,” ujar Yurnalita, Senin (19/1/2026) sore.
Ia mengakui sebelumnya Baznas Kepulauan Meranti turut membantu pengelolaan operasional ambulans laut. Namun seiring penataan aset dan penegakan aturan, pengelolaan tersebut kini dialihkan sepenuhnya ke Dinas Kesehatan.
“Baznas sebelumnya membantu. Tapi karena ini menyangkut aset daerah dan pelayanan kesehatan, maka pengelolaannya harus berada di bawah Dinas Kesehatan,” katanya.
Saat ini, operasional ambulans laut dikelola oleh UPT Puskesmas Selatpanjang sebagai pengelola utama, mengingat posisinya yang berada di ibu kota kabupaten dan menjadi titik strategis rujukan pasien dari berbagai pulau.
“Pengelolaan terpusat di Puskesmas Selatpanjang untuk hampir seluruh wilayah Meranti, kecuali Tanjung Samak,” jelas Yurnalita.
Untuk wilayah Tanjung Samak, ambulans laut dikelola langsung oleh UPT Puskesmas setempat karena tingginya jumlah kasus rujukan dari daerah tersebut.
“Rujukan dari Tanjung Samak cukup tinggi, jadi perlu kesiapan layanan yang lebih cepat jika dikelola langsung oleh puskesmas di sana,” tambahnya.
Secara total, Kepulauan Meranti memiliki empat unit ambulans laut. Namun saat ini hanya dua unit yang masih dapat dioperasionalkan, masing-masing berada di Puskesmas Selatpanjang dan Puskesmas Tanjung Samak. Dua unit lainnya dalam kondisi rusak.
“Dua unit yang masih ada juga sedang menjalani perbaikan. Kita berharap setelah servis, layanan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Selain untuk rujukan pasien, ambulans laut juga digunakan untuk pengantaran jenazah. Namun pembiayaan kedua layanan tersebut berbeda.
“Rujukan pasien dapat diklaim melalui BPJS Kesehatan, sementara pengantaran jenazah tidak ditanggung BPJS dan menggunakan APBD,” jelas Yurnalita.
Ia menyebutkan, dalam Peraturan Bupati tahun 2023, layanan penjemputan dan pengantaran jenazah termasuk pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah, namun kebijakan tersebut saat ini sedang dikaji ulang karena berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sedang meninjau ulang kebijakan ini karena seluruh biayanya bersumber dari APBD,” katanya.
Untuk rujukan ke luar daerah, ambulans laut juga melayani pengantaran hingga ke Pelabuhan Buton sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit besar seperti RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
Baca Juga: TKA SD-SMP Digabung Asesmen Nasional
“Kemampuan speedboat dan kondisi cuaca menjadi pertimbangan utama, terutama untuk rujukan laut lepas seperti ke Tanjung Balai Karimun. Keselamatan tetap prioritas,” pungkasnya.
Dengan penarikan pengelolaan dari Baznas dan pemusatan di Dinas Kesehatan, Pemkab Kepulauan Meranti menargetkan layanan ambulans laut lebih tertib secara administrasi dan lebih optimal dari sisi pelayanan bagi masyarakat kepulauan.(wir)