SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Rencana pembangunan dan rehabilitasi sejumlah jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan.
Hal ini menyusul kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar Tahun Anggaran sebelumnya.
Padahal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti sebelumnya telah mengusulkan beberapa paket pekerjaan jembatan yang dinilai mendesak untuk keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Adapun paket yang diusulkan meliputi rehabilitasi duiker Jalan Lingkar Selatpanjang, rehabilitasi duiker Jalan Pelajar Desa Alah Air, pembangunan jembatan Jalan Masjid Desa Tebun, serta pembangunan jembatan di Desa Melai.
Namun, kebijakan pergeseran dan penyesuaian belanja daerah 2026 membuat usulan tersebut berpotensi tidak masuk dalam paket pekerjaan yang dapat dieksekusi tahun ini.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Sugeng Widodo ST, mengatakan bahwa secara teknis seluruh lokasi tersebut telah diusulkan karena kondisi infrastruktur sudah tidak layak dan berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.
"Semua titik itu sudah kami ajukan karena kondisi duiker dan jembatan sudah rusak, bahkan ada yang rawan amblas. Tapi dengan adanya kebijakan pergeseran anggaran, pembangunan itu belum dapat kami pastikan dapat dilaksanakan. Artinya kami masih menunggu proses pergeseran rampung," kata Sugeng kepada Riaupos.co, Rabu (21/1/2026).
Menurut Sugeng, dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib memprioritaskan penyelesaian kewajiban tahun anggaran sebelumnya sebelum melaksanakan kegiatan baru.
"Kalau jembatan rusak atau duiker amblas, akses warga terganggu, distribusi barang terhambat, bahkan bisa memicu kecelakaan. Ini yang menjadi kekhawatiran kami di lapangan," katanya.
Saat ini, Dinas PUPR masih menunggu keputusan final hasil pembahasan penyesuaian APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, untuk memastikan apakah masih ada ruang bagi pekerjaan infrastruktur prioritas yang bersifat darurat.
"Kami tetap berharap ada solusi, minimal untuk titik-titik yang benar-benar kritis dan menyangkut keselamatan masyarakat," pungkas Sugeng.
Editor : Rinaldi