SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Sejumlah kilang sagu di sepanjang Sungai Perumbi, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, terancam menghentikan operasional akibat terputusnya jalur transportasi sungai menyusul ambruknya jembatan yang melintang di alur sungai tersebut.
Patahan jembatan yang roboh beberapa waktu lalu, kini menutup total lalu lintas perahu dari arah hulu maupun hilir Sungai Perumbi. Akibatnya, aktivitas keluar-masuk bahan baku serta distribusi hasil produksi tepung sagu lumpuh total.
Keluhan tersebut disampaikan Sandi, salah seorang pengusaha kilang sagu terdampak. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya menimpa usahanya,
tetapi juga dirasakan oleh sejumlah kilang lainnya di kawasan tersebut.
‘’Sejak kejadian itu, bahan baku sulit masuk, sementara hasil produksi tidak bisa dibawa keluar. Jalur sungai tertutup oleh patahan jembatan yang ambruk, sehingga perahu tidak bisa melintas,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (22/1).
Sandi menjelaskan, Sungai Perumbi merupakan satu-satunya akses logistik bagi sebagian besar kilang sagu di wilayah tersebut. Ketika akses itu terputus, seluruh aktivitas produksi otomatis terhenti, baik dari sisi pasokan bahan baku maupun distribusi hasil produksi, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar.
Jika kondisi ini tidak segera ditangani, usaha kilang sagu di wilayah itu berpotensi gulung tikar dan belasan tenaga kerja terancam harus dirumahkan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, para pengusaha kilang sagu mengaku telah menyampaikan keluhan secara resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti serta kepada Pemerintah Provinsi Riau. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penanganan di lapangan.
‘’Sudah kami laporkan ke PUPR kabupaten dan provinsi, tapi sampai sekarang belum ada informasi perkembangan, sementara kerugian terus berjalan setiap hari,’’ katanya.
Selain berdampak pada sektor produksi sagu, terputusnya jalur Sungai Perumbi juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekitar yang selama ini mengandalkan transportasi air sebagai sarana utama mobilitas.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menyebutkan, sejak awal pihaknya mengusulkan dua jembatan provinsi untuk dibangun tahun ini, yakni Jembatan Selat Akar dan Jembatan Panglima Sampul. Namun akibat kebijakan efisiensi anggaran, provinsi baru menyanggupi satu proyek.
‘’Yang belum terakomodir itu Jembatan Panglima Sampul, padahal ini yang paling berdampak karena sudah roboh dan menutup jalur sungai. Ini bukan sekadar rusak ringan,’’ kata Asmar.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat sekitar Sungai Perumbi, termasuk bagi aktivitas ekonomi seperti kilang sagu, distribusi bahan pokok, serta akses warga menuju pusat layanan. Karena itu, Pemkab Meranti mendorong agar pembangunan Jembatan Panglima Sampul tetap diupayakan melalui APBD Perubahan 2026, atau jika tidak memungkinkan, harus menjadi prioritas mutlak pada APBD 2027.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto mengakui, kondisi fiskal provinsi saat ini membatasi ruang belanja infrastruktur. Namun ia menilai kasus jembatan ambruk di Meranti memiliki tingkat urgensi yang berbeda dibanding proyek peningkatan jalan biasa. ‘’Ini bukan soal peningkatan kualitas, tapi pemulihan akses masyarakat. Karena itu tetap kami masukkan sebagai prioritas yang akan diperjuangkan,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menilai keterlambatan pembangunan jembatan mencerminkan tantangan besar daerah kepulauan dalam mendapatkan perhatian anggaran yang proporsional.
‘’Kalau akses dasar seperti jembatan saja tidak segera dipulihkan, dampaknya ke ekonomi masyarakat akan panjang. Ini yang terus kami suarakan di provinsi,’’ katanya.(wir)
Editor : Arif Oktafian