SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Komitmen mempercepat pembangunan daerah kepulauan kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin, jajaran pemkab melakukan rangkaian audiensi dan koordinasi lintas kementerian di Jakarta pada 10-12 Februari 2026 lalu.
Roadshow ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi langkah strategis menjemput dukungan pusat untuk menjawab tantangan riil daerah, konektivitas antarwilayah, abrasi pantai perbatasan, keterbatasan lahan akibat PIPPIB, keperluan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, hingga pemerataan akses pendidikan.
Penguatan Konektivitas di Choke Point Selat Malaka
Dalam audiensi bersama Kementerian Perhubungan RI, Wakil Bupati menegaskan posisi strategis Meranti yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Potensi ini, menurutnya, harus ditopang infrastruktur transportasi dan logistik yang memadai.
Pemkab mengusulkan percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak, pengoperasian rute Ro-Ro menuju Kepulauan Riau, revitalisasi jembatan penghubung antar kecamatan, hingga peningkatan fasilitas pelabuhan rakyat. Konektivitas dinilai menjadi kunci menekan biaya logistik dan mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ekonomi desa.
Infrastruktur Dasar dan Pengaman Pantai
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR RI. Dua jembatan vital-Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Perawang-yang roboh menjadi prioritas usulan pembangunan kembali. Selain itu, Pemkab mengajukan preservasi tujuh ruas jalan Trans Meranti sepanjang 105,2 kilometer.
Tak kalah penting, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi dan embung air bersih juga masuk daftar prioritas. Hal ini sejalan dengan kunjungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI ke Pulau Rangsang yang meninjau langsung kondisi abrasi di Desa Anak Setatah, Kedabu Rapat, dan Tanah Merah.
Di Desa Anak Setatah saja, sekitar 128 hektare lahan sawah terancam jika tanggul jebol akibat gelombang tinggi. Sebagian garis pantai telah ditanami mangrove, namun masih ada titik rawan yang memerlukan penguatan struktur fisik seperti batu bronjong. Penanganan abrasi dinilai bukan hanya soal keselamatan warga, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kedaulatan wilayah perbatasan.
Tata Ruang, PKW dan PIPPIB
Permasalahan tata ruang turut menjadi agenda penting dalam pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan. Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten hingga kini belum berstatus Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang berdampak pada prioritas pembangunan.
Selain itu, 57,6 persen wilayah Meranti masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Kondisi ini membatasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pemkab mendorong verifikasi ulang data spasial agar sesuai kondisi riil di lapangan serta tidak menghambat program strategis nasional di daerah.
Rumah Layak Huni untuk Masyarakat
Di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemkab Meranti mengusulkan 3.615 unit bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 1.941 unit telah terverifikasi.
Pemkab juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan Rp20 juta per unit yang dinilai belum sebanding dengan biaya logistik dan harga material di daerah kepulauan. Target lima tahun ke depan, sebanyak 5.000 rumah layak huni akan dibangun secara bertahap.
Akselerasi Ketahanan Pangan
Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman, fokus pembahasan diarahkan pada penguatan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, kopi, dan karet menjadi prioritas pengembangan hulu hingga hilir.
Dukungan sarana produksi, infrastruktur pertanian, hingga peningkatan SDM menjadi kebutuhan mendesak agar Meranti mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pendidikan: Akses dan Mutu di Wilayah Kepulauan
Audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti kondisi sarana prasarana sekolah, distribusi guru, serta tingginya angka anak tidak sekolah di kelompok usia 13-18 tahun.
Sekitar 10,43 persen ruang kelas tercatat rusak berat dan 23 persen fasilitas sanitasi sekolah belum layak. Ketersediaan rumah dinas guru di wilayah pulau-pulau terluar juga menjadi perhatian agar proses belajar mengajar lebih efektif.
Pemkab berharap dukungan rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, serta penguatan tenaga pendidik dapat segera terealisasi.
Roadshow lintas kementerian ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah.
Dengan pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah, diharapkan pembangunan Meranti sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(adv)
Editor : Arif Oktafian