SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mengubah arah perencanaan pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada program yang memiliki dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.
Fokus utama diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, serta penguatan ekonomi di wilayah kepulauan.
Penekanan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3/2026) di Selatpanjang.
Dalam forum itu, ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak lagi menyusun program yang hanya bersifat administratif atau berorientasi pada kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, tantangan fiskal dan kebutuhan riil masyarakat menuntut perencanaan yang lebih tajam. Setiap kegiatan harus berbasis data, memiliki ukuran kinerja yang jelas, serta terhubung langsung dengan indikator makro pembangunan daerah.
“Perencanaan tidak boleh lagi sekadar mengulang pola lama. Program harus menjawab persoalan konkret, terutama kemiskinan, kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan konektivitas antarwilayah kepulauan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan 2027 menuntut keberanian melakukan evaluasi terhadap belanja rutin maupun kegiatan yang tidak menunjukkan dampak signifikan.
Anggaran daerah, kata dia, harus difokuskan pada intervensi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan habis pada aktivitas yang output-nya tidak jelas.
Forum Renja ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Selain menyelaraskan hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program perangkat daerah, forum ini juga menjadi ruang untuk menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Pemerintah daerah sendiri mengusung tema pembangunan 2027: Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
Tema tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan karakteristik daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.
Muzamil juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun duplikasi kegiatan yang berujung pada pemborosan anggaran.
Sinkronisasi perencanaan dinilai krusial agar target penurunan kemiskinan dan stunting bisa dicapai secara lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menjelaskan bahwa forum Renja bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat formalitas.
Ia menyebut forum ini sebagai tahap krusial untuk mempertajam prioritas pembangunan sekaligus menyelaraskan indikator kinerja antarorganisasi perangkat daerah.
“Usulan dari Musrenbang kecamatan kita harmonisasikan dengan rencana perangkat daerah. Di sini kita pastikan indikator kinerja lebih terukur dan realistis sesuai kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembahasan difokuskan pada persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting, serta isu strategis lain yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Tanpa koordinasi yang kuat, menurutnya, intervensi akan berjalan parsial dan kurang efektif.
Forum Renja 2027 juga dikaitkan dengan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi Tematik.
Pemerintah daerah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak lagi terjebak pada pola kegiatan yang minim dampak.
Dengan penajaman arah kebijakan ini, Pemkab Meranti berupaya memastikan perencanaan 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian persoalan struktural daerah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif tahunan. (wir)
Editor : M. Erizal