PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Keterbatasan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian dalam forum penyerahan laporan eksekutif daerah semester II tahun 2025 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (5/3).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Riau itu, BPKP memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk kondisi layanan kesehatan di beberapa kabupaten. Salah satu yang disorot adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombin, mengungkapkan, ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas Meranti masih jauh dari standar pelayanan.
Ia menjelaskan, dari total 10 puskesmas yang beroperasi di daerah tersebut, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai ketentuan. Artinya, delapan puskesmas lainnya masih mengalami kekurangan tenaga medis.
‘’Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,’’ ujar Evenri.
Selain sektor kesehatan, BPKP juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan lain, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pemaparannya, Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi di Riau dengan angka 82,84.
Sementara beberapa daerah lain, seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan, dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Editor : Arif Oktafian