KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mematangkan langkah untuk mendorong sejumlah program pembangunan daerah agar mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Fokus utama yang diperjuangkan adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kepulauan Meranti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyatukan pandangan antara legislatif dan perangkat daerah agar usulan pembangunan Meranti dapat masuk dalam skema pendanaan nasional.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi, didampingi Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu, serta dihadiri anggota komisi lainnya yakni Sopandi, Al Amin, Lianita, H Atan, dan Suji Hartono.
Ketua Komisi II DPRD Meranti Syaifi menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah daerah harus lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan kondisi APBD yang terbatas, pembangunan infrastruktur berskala besar sulit sepenuhnya ditopang oleh anggaran daerah.
“Karena itu perlu langkah strategis agar berbagai program pembangunan dari Meranti bisa masuk dalam prioritas pendanaan nasional,” ujar Syaifi.
Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi fokus utama dalam setiap usulan yang diajukan ke pemerintah pusat. Infrastruktur yang memadai, menurutnya, menjadi faktor penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Selain itu, keberadaan jalan yang baik juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan di Meranti bisa berjalan lebih cepat,” katanya, Kamis (12/3).
Syaifi juga menyoroti masih adanya sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan yang membutuhkan peningkatan kualitas. Dengan karakter wilayah Kepulauan Meranti yang terdiri dari daerah kepulauan, konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Sopandi. Ia menilai keberhasilan daerah memperoleh anggaran pembangunan dari pemerintah pusat sangat bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan serta kesesuaian program dengan prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara DPRD dan perangkat daerah menjadi kunci agar setiap usulan pembangunan dapat disusun secara komprehensif dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.
“Program yang diajukan harus disiapkan secara matang, baik dari sisi kajian teknis maupun data pendukung. Dengan begitu peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat akan lebih besar,” ujar Sopandi.
Ia juga menegaskan DPRD siap mengawal proses tersebut, termasuk dengan membangun komunikasi politik di tingkat pusat agar aspirasi pembangunan dari Kepulauan Meranti dapat diperjuangkan secara maksimal.
“Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai peluang yang ada terlewat karena kita belum siap dengan data dan program prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST, memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Program tersebut meliputi pembangunan serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Rahmat menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara bertahap, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta dampaknya terhadap perkembangan wilayah.
“Kami sudah menyiapkan dokumen perencanaan, mulai dari kajian teknis hingga data pendukung lainnya. Harapannya dengan dukungan DPRD, usulan pembangunan ini dapat memperoleh perhatian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah lanjutan untuk memperkuat komunikasi dengan pihak terkait di tingkat nasional, termasuk rencana melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di DPR RI guna memperjuangkan program pembangunan dari Kepulauan Meranti.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Kepulauan Meranti untuk memperoleh dukungan anggaran pusat, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di daerah tersebut.(adv)
Editor : Arif Oktafian