PEKANBARU (RP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru. Ia didampingi Sekretaris Daerah Sudandri, Inspektur Rawelly, serta Kepala BPKAD Fajar Triasmoko.
Dokumen laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh kedua pihak.
Asmar menegaskan, penyampaian LKPD tepat waktu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Ini bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari upaya kita memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun ini Pemkab Meranti menargetkan peningkatan opini audit menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target tersebut dinilai realistis seiring adanya perbaikan kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun
Sebagai catatan, pada 2025 lalu Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Capaian itu menjadi kemajuan dibanding tahun sebelumnya yang masih memperoleh opini Disclaimer.
“Perbaikan sudah kita lakukan secara bertahap. Tahun ini kita optimistis bisa naik ke WTP,” tegas Asmar.
Untuk mewujudkan target tersebut, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kooperatif dan responsif dalam mendukung proses audit BPK, terutama dalam penyediaan data yang lengkap, akurat, dan sesuai standar.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, mengapresiasi langkah Pemkab Meranti yang menyerahkan LKPD tepat waktu. Ia menilai ketepatan waktu menjadi indikator awal keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berharap seluruh OPD dapat mendukung proses pemeriksaan dengan menyajikan data yang lengkap dan valid, sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik,” ujarnya.
LKPD unaudited yang telah diserahkan ini selanjutnya akan diaudit oleh BPK sebagai dasar dalam pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.(wir)
L